Tinjau Pelaksanaan Tes SKD CPNS Kejaksaan RI, Kajati Kalbar : Tidak Dipungut Biaya, Semua Transparan

Ruli Harahap | Kamis, 02 September 2021 - 19:18 WIB
Masyhudi menyampaikan terdapat lebih dari 4.000 formasi CPNS Kejaksaan RI seluruh Indonesia,dan pendaftar dari Kalimantan Barat berjumlah 879 orang.

Tinjau Pelaksanaan Tes SKD CPNS Kejaksaan RI, Kajati Kalbar : Tidak Dipungut Biaya, Semua Transparan
Ist
-

Pontianak - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajati Kalbar) Masyhudi meninjau langsung pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI, di hari pertama yang dilaksanakan di UPT Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pontianak, Jalan Veteran.

Dari pengamatan, pelaksanaan Tes CPNS ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelum memasuki ruangan tes CAT (Computer Assisted Tes), seluruh peserta diwajibkan mengenakan masker untuk mencuci tangan lebih dahulu, memeriksa suhu tubuh, lalu menunjukan surat negatif Covid 19 baik dari hasil PCR maupun Swab Anti gen.

Kajati menyampaikan terdapat lebih dari 4.000 formasi CPNS Kejaksaan RI seluruh Indonesia,dan pendaftar dari Kalimantan Barat berjumlah 879 orang.

"Tes SKD ini akan dilaksanakan selama 7 hari, setiap hari ada 3 sesi dan ada 4 sesi, satu sesi berjumlah 45 orang, dengan waktu tes selama 120 menit, hal ini bertujuan untuk menjaga protokol kesehatan Covid 19 di dalam ruangan,'' katanya, Kamis (2/9).

Ia memastikan, pelaksaan tes CPNS di lingkungan kejaksaan saat ini transparan tidak ada rekayasa dan permainan apapun.

Ditegaskannya, Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum, dan Kejaksaan tidak hanya sekedar mencari pegawai yang memiliki kecerdasan intelegensi tinggi, namun mencari sosok pegawai yang memiliki moral yang baik dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas.

Oleh sebab itu, kepada para peserta, Masyhudi berpesan untuk tidak mempercayai siapapun yang memberikan janji manis dapat meloloskan menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang.

"Penerimaan pegawai ini tidak di pungut biaya apapun, jadi bila ada oknum yang mengatakan bisa membantu diterima sebagai CPNS di kejaksaan atau di tempat lain, itu adalah bohong, jangan mudah dibohongi orang,'' tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPT BKN Pontianak Wilayah Kerja regional 5 Jakarta, Dedi Habidin menyampaikan pelaksanaa Tes SKD sempat tertunda beberapa kali disebabkan karena Pandemi Covid 19 dan baru bisa dimulai hari ini.

''izin dari Gugus tugas Covid 19, pusat maupun daerah masing - masing memang terkendala ya, dan baru tanggal 2 ini semua titik BKN di mulai melaksanakan tes,'' ujarnya.

Dedi mengatakan, tidak semua pelaksanaan seleksi CPNS dibawah naungan BKN, dan di Kalimantan Barat terdapat dua pelaksanaan yakni pengadaan tes dari lembaga vertikal dan pemerintah daerah.

''yang vertikal pun tidak semua di kami, seperti Kemenkumham mereka mandiri, yang di kami itu yang jumlah pesertanya tidak terlalu banyak,'' tuturnya.

Ia juga memastikan pelaksanaan tes SKD sistem CAT berlangsung dengan aman tanpa kecurangan.

''Pelaksanaan tes dengan sistem CAT ini kami pastikan berlangsung dengan aman, cepat, akuntabel dan transparan, hasil langsung bisa dilihat, di layar masing - masing, dan sistem CAT ini kita bisa pertanggung jawabkan mulai dari penyusunan soal hingga hasil,'' ujarnya.