DPD RI Catat Hanya 60-70 Persen Sampah Diangkut ke TPA

Marhadi | Selasa, 28 Januari 2020 - 14:56 WIB
Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) atau landfill.

DPD RI Catat Hanya 60-70 Persen Sampah Diangkut ke TPA
Komite II DPD RI di Kantor Walikota Tarakan (Foto: Humas DPD RI)
-

Jakarta - Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) atau landfill. Apalagi, hanya 60 hingga 70 persen sampah yang bisa terangkut dan dibuang ke TPA. Terkait permasalahan itu, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara mengenai isu di bidang lingkungan hidup yakni pengelolaan sampah.

"Hanya 60-70 persen sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar di berbagai tempat," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Hasan Basri menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja di Kantor Walikota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/1/2020).

Selain Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri turut hadir juga Wakil ketua Komite II Bustami Zainudin, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Lukky Semen, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru, dan Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto. 

Hasan Basri menambahkan dampak dari sampah yang dibuang ke TPA menimbulkan pencemaran air lindi dan gas rumah kaca. Selain itu, sampah juga merupakan pemborosan sumber daya alam yang tak terbarukan. "Maka diperlukan manajemen yang bersifat holistik mulai dari hulu hingga ke hilir pengelolaan sampah," tuturnya.

Senator asal Kalimantan Utara itu menjelaskan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum nasional. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menutup semua TPA yang dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka (open dumping) dalam jangka waktu maksimal lima tahun (sampai 2013). 

"Dalam rentang waktu yang sama TPA baru akan dibangun untuk menggantikannya. Pembangunan tempat pembuangan sampah baru harus memakai sistem sanitary landfill sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku," kata Hasan Basri.

Hasan Basri juga menilai sejauh ini masyarakat kurang peduli akan kebersihan. Selain itu, masyarakat juga kurang kesadaran pengelolaan dan pemilahan sampah. "Sampai saat ini masyarakat juga masih membuang sampah sembarangan. Belum adanya kesadaran dari masyarakat," jelasnya