Pengamat Menilai Erick Thohir Pantas Kena Reshuffle Gagal Kelola BUMN
Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan jajaran menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin mencuat akhir-akhir ini. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi nama yang sering disebut bakal terkena reshuffle mendatang.
Erick mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan tetap menakhodai Kementerian BUMN hingga berakhirnya periodesasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2024 mendatang.
Ketua Umum Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK Merah Putih) Aminullah Siagian secara tegas meminta Presiden Jokowi untuk reshuffle para menterinya yang terang-terangan akan maju di Pilpres 2024.
"Presiden Jokowi segera reshuffle Erick Thohir karena tak mampu perbaiki BUMN" ujar Aminullah Siagian, Kamis (16/12/2021).
Dirinya menyebutkan banyak perusahaan BUMN memiliki jumlah hutang yang fantastis disebut sebut sebagai kegagalan kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Hingga Desember 2021, berbagai BUMN di berbagai sektor yang sudah terkonfirmasi memiliki utang di angka triliunan rupiah.
Tercatat delapan perusahaan BUMN memiliki jumlah hutang fantastis mencapai triliunan rupiah yaitu
1. PT Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp3,47 triliun. Jumlah tersebut setelah perseroan melewati masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dari dokumen yang dijabarkan manajemen saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, utang BUMN yang bergerak di sektor jasa manufaktur dan Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC) itu sebelum PKPU tercatat sebesar Rp4,09 triliun.
Adapun posisi ekuitas perseroan sebelum Kewajiban Pembayaran Utang negatif di angka Rp110 miliar. Sementara posisi ekuitas positif setelah PKPU mencapai Rp510 miliar.
2. PT Angkasa Pura II (Persero)
Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengakui pihaknya memiliki pinjaman yang harus dibayarkan kepada kreditur. Saat dikonfirmasi, dirinya tidak menyebut nominal pasti utang yang dimaksud.
Tetapi justru mengklaim struktur keuangan perseroan masih tercatat baik saat ini. "Masalah kondisi keuangan kami cukup beruntung, komposisi utang masih kami bisa manage," kata Awaluddin dikutip Kamis (16/12/2021).
3. PT PLN (Persero)
PLN memiliki hutang senilai Rp500 triliun. Perseroan pun dituntut melakukan efisiensi berupa refocusing anggaran. Erick Thohir mencatat, refocusing diperlukan untuk mendukung sejumlah program perusahaan, misalnya, transisi fosil menjadi EBT hingga program transmisi kelistrikan.
Erick menyebut, pinjaman tersebut merupakan utang lancar (current liabilities). Meski begitu, pemegang saham meminta manajemen untuk menekan capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar 24 persen.
4. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Garuda Indonesia mencatatkan utang sebesar 9,8 miliar dolar AS atau setara Rp139 triliun. Utang tersebut disebabkan sejumlah faktor.
Erick Thohir memaparkan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan utang emiten dengan kode saham GIAA mencapai Rp139 triliun. Pertama, biaya sewa pesawat (leasing cost) yang terlalu mahal. Tercatat, biaya sewa Garuda mencapai 26 persen atau tertinggi di dunia.
Kedua, adanya praktik korupsi. Hal ini pun diakui Erick. "Upaya restrukturisasi terus berjalan. Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai 7,8 miliar dolar AS karena leasing cost termahal yang mencapai 26 persen dan juga korupsi, lagi dinegosiasikan dengan para lessor," ungkap Erick.
Ketiga, kesalahan bisnis. Pemegang saham juga mengakui adanya kesalahan bisnis Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah itu dinilai tidak memaksimalkan ceruk pasar domestik yang potensial, di mana penerbangan di Tanah Air masih didominasi penumpang domestik. Tercatat, 78 persen penumpang menggunakan pesawat untuk bepergian antar pulau dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp1.400 triliun
5. PTPN III
Manajemen PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III mengakui utang perseroan mencapai Rp45,3 triliun. Sumber utang berasal dari 23 bank sebesar Rp41,2 triliun dan sisanya dalam bentuk surat utang.
Meski begitu, pada April 2021 lalu, manajemen telah menyepakati restrukturisasi keuangan sebesar Rp41 triliun. Jumlah itu berasal dari 50 kreditur baik dalam dan luar negeri.
6. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Erick Thohir menduga adanya korupsi di internal Krakatau Steel atau KRAS. Sejak 2019 lalu KRAS tengah melakukan restrukturisasi utang senilai 2,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp31 triliun
Erick memperkirakan utang masa lalu itu kemungkinan adanya tindakan korupsi. Kementerian BUMN pun akan menelusuri dugaan tindak kejahatan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum bagi bisnis proses yang salah harus diperbaiki.
Tak hanya itu, dia juga memperkirakan perusahaan terancam bangkrut pada Desember 2021. Krakatau Steel diperkirakan bangkrut bila proses negosiasi dan restrukturisasi utang menemui jalan buntu alias gagal.
7. PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I tengah mengalami tekanan keuangan. Perkaranya, perseroan mencatatkan utang sebesar Rp35 triliun. Akibat utang tersebut, manajemen mengakui bila perseroan mengalami tekanan kinerja operasional dan finansial sepanjang pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini.
Meski begitu, manajemen tengah menyiapkan program restrukturisasi operasional dan finansial perusahaan yang diharapkan rampung pada Januari 2022 mendatang sehingga perusahaan dapat bangkit dalam beberapa waktu ke depan.
Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi menyebut, pihaknya akan melakukan upaya asset recycling, intensifikasi penagihan piutang, pengajuan restitusi pajak, efisiensi operasional seperti layanan bandara berbasis trafik, simplifikasi organisasi, penundaan program investasi serta mendorong anak usaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru (transformasi bisnis).
8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Progres restrukturisasi utang Waskita Karya atau WSKT mencapai Rp16,62 triliun dari total utang sebesar Rp20,42 triliun. Jumlah itu terdiri dari restrukturisasi utang empat anak usaha Perseroan.
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menyebut restrukturisasi utang untuk tiga anak usahanya telah selesai dilakukan. Sementara, satu lainnya ditargetkan selesai akhir tahun ini atau pada awal tahun 2022 mendatang.
Meski begitu, Destiawan enggan merinci masing-masing nilai restrukturisasi yang sudah dilakukan. Manajemen pun berharap proses restrukturisasi anak usaha bisa berjalan dengan baik.
