POLITIK

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perketat Sapi Kurban Idul Adha 2022

Kiki Apriyansyah | Senin, 23 Mei 2022 - 19:20 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperketat pemeriksaan dan pengawasan atas hewan kurban sapi terutama menjelang perayaan Iduladha menyusul tingginya animo masyarakat untuk berkurban setelah selama dua tahun terkendala akibat wabah Covid-19. Permintaan itu disampaikan Anggia usai Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang membahas soal penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak sapi, di gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23/05/2022. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meskipun Kementan menyatakan bahwa kondisi sapi untuk kurban Iduladha aman, akan tetapi dia meragukan soal pengawasannya. Pasalnya, banyak usaha peternakan berskala kecil yang tidak terjangkau oleh tim Kementan dan cenderung abai dengan kesehatan ternak karena ingin menjual ternak mereka yang selama ini pasarannya sepi akibat terdampak Covid-19. Menurut Kementan sapi yang sakit masih aman, tapi saya meragukannya. Karena itu pengawasannya harus benar-benar ketat dan sapi harus sehat serta layak dikonsumsi. Dia bahkan menyerankan agar Kementan melakukan semacam verifikasi kesehatan ternak atau label untuk penanda sapi-sapi yang sudah menjalani pemeriksaan sebelum dikonsumsi untuk kebutuhan hari raya kurban nanti. Selain itu, masyarakat juga harus diingatkan bagian dari sapi yang tidak boleh dikonsumsi seperti lidah dan jeroan yang rawan penyakit untuk dikonsmusi. "Bagian ini yang juga sulit untuk mengontrolnya dan ini masalah serius sehingga pengawasan harus betul-betul ketat,” katanya. Bertahun-tahun sebenarnya Indonesia sudah bebas dari PMK itu dan tidak mudah untuk mencapai itu. Kita punya pengalaman buruk terkena wabah PMK dan triliun bahkan kerugiannya. Nah, kalau dibiarkan atau kalau tidak ditangani secara serius tentu akan menjadi masalah yang sangat besar," ujar Anggia. Dia mengingatkan penyebaran PMK di Indonesia tidak bisa dianggap enteng, menurutnya, perlu langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut mengingat penyebaran dan penularannya yang sangat mudah dan cepat. Anggia menilai lalu lintas ternak, peralatan dan segala macam turunannya perlu diawasi dengan ketat. Termasuk dengan memperhatikan bagaimana memperlakukan ternak yang terpapar dan segala macam yang berhubungan dengan ternak yang terpapar. Baik itu pakan, segala bentuk yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan ternak yang terpapar oleh wabah ini harus dihentikan, harus diisolasi, harus dimusnahkan," tegas legislator dapil Jawa Timur VI itu. Lebih lanjut, Anggia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama ini dalam menghadapi wabah PMK tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan di daerah yang juga harus diperketat. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelaksanaan di daerah. Jangan sampai misalnya yang dibakar hanya atau yang dimusnahkan hanya yang kelihatan sudah sangat parah, tapi harus lebih verifikasinya harus lebih detail lagi, lebih ketat lagi, termasuk juga lalu lintas (ternak)," tutupnya.

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perketat Sapi Kurban Idul Adha 2022

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, SKM. Fraksi PKB.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperketat pemeriksaan dan pengawasan atas hewan kurban sapi terutama menjelang perayaan Iduladha menyusul tingginya animo masyarakat untuk berkurban setelah selama dua tahun terkendala akibat wabah Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Anggia usai Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang membahas soal penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak sapi, di gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23/05/2022.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meskipun Kementan menyatakan bahwa kondisi sapi untuk kurban Iduladha aman, akan tetapi dia meragukan soal pengawasannya. Pasalnya, banyak usaha peternakan berskala kecil yang tidak terjangkau oleh tim Kementan dan cenderung abai dengan kesehatan ternak karena ingin menjual ternak mereka yang selama ini pasarannya sepi akibat terdampak Covid-19.

Menurut Kementan sapi yang sakit masih aman, tapi saya meragukannya. Karena itu pengawasannya harus benar-benar ketat dan sapi harus sehat serta layak dikonsumsi. Dia bahkan menyerankan agar Kementan melakukan semacam verifikasi kesehatan ternak atau label untuk penanda sapi-sapi yang sudah menjalani pemeriksaan sebelum dikonsumsi untuk kebutuhan hari raya kurban nanti.

Selain itu, masyarakat juga harus diingatkan bagian dari sapi yang tidak boleh dikonsumsi seperti lidah dan jeroan yang rawan penyakit untuk dikonsmusi. "Bagian ini yang juga sulit untuk mengontrolnya dan ini masalah serius sehingga pengawasan harus betul-betul ketat,” katanya.

Bertahun-tahun sebenarnya Indonesia sudah bebas dari PMK itu dan tidak mudah untuk mencapai itu. Kita punya pengalaman buruk terkena wabah PMK dan triliun bahkan kerugiannya. Nah, kalau dibiarkan atau kalau tidak ditangani secara serius tentu akan menjadi masalah yang sangat besar," ujar Anggia.

Dia mengingatkan penyebaran PMK di Indonesia tidak bisa dianggap enteng, menurutnya, perlu langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut mengingat penyebaran dan penularannya yang sangat mudah dan cepat.

Anggia menilai lalu lintas ternak, peralatan dan segala macam turunannya perlu diawasi dengan ketat. Termasuk dengan memperhatikan bagaimana memperlakukan ternak yang terpapar dan segala macam yang berhubungan dengan ternak yang terpapar.

Baik itu pakan, segala bentuk yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan ternak yang terpapar oleh wabah ini harus dihentikan, harus diisolasi, harus dimusnahkan," tegas legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Lebih lanjut, Anggia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama ini dalam menghadapi wabah PMK tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan di daerah yang juga harus diperketat.

Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelaksanaan di daerah. Jangan sampai misalnya yang dibakar hanya atau yang dimusnahkan hanya yang kelihatan sudah sangat parah, tapi harus lebih verifikasinya harus lebih detail lagi, lebih ketat lagi, termasuk juga lalu lintas ternak," tutupnya.