Kondisi Penanganan Keamanan di Papua, Panglima TNI : Soft, Culture dan Hard Approach
Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya menggunakan tiga strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua.
Yudo menjelaskan pihaknya tetap melakukan operasi di Papua dalam rangka tertib sipil. Selain itu, katanya, TNI membantu tugas-tugas Polri di Papua.
"Baru saja tadi kita selesai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI yang membahas tentang situasi dan kondisi penanganan Papua saat ini dan juga dari alutsista TNI," kata Yudo seusai rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
"Tentunya pada rapat tadi saya sampaikan bahwa TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum," ujarnya.
Dalam menangani situasi keamanan di Papua, Yudo menyebut pendekatan pertama ialah menggunakan soft approach yakni pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.
Pendekatan kedua, lanjutnya, ialah menggunakan culture approach yakni pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan.
"Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif," tambahnya.
Kemudian, pendekatan ketiga menggunakan hard approach yakni pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.
"Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata; karena memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap, ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum," jelasnya.
Dia juga menjelaskan telah memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan TNI di daerah tersebut.
"Di situ kami petakan, sehingga para prajurit juga kami atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach," ucapnya.
Yudo menegaskan keamanan masyarakat di Papua penting untuk dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua selama enam bulan juga pernah ditandatangani Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) pada 15 November 2022.
"Ketika enggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak," katanya.
Panglima mengatakan apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua itu merupakan hasil kunjungannya langsung ke Papua.
"Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh di sana," ujar Yudo.
