Kerjasama Pengembangan Aplikasi PPDB Terintegrasi Melalui Sapawarga
Jawa Barat - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dan Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Jawa Barat bekerjasama dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan aplikasi PPDB yang terintegrasi melalui aplikasi Sapawarga.
Adapun Sapawarga merupakan aplikasi satu pintu yang memudahkan warga Jawa Barat mengakses layanan publik. Beberapa hari lalu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Jawa Barat (Jabar), Yesa Sarwedi memberikan penjelasan di saat acara Bandung Menjawab.
Yesa Sarwedi mengatakan, secara sistem, informasi dan pendaftaran PPDB SMA, SMK, SLB 2023 dapat diakses melalui website Disdik Jabar dan aplikasi Sapawarga.
"Tahun ini, Disdik Jabar bekerja sama dengan Diskominfo Jabar mengembangkan aplikasi PPDB yang terintegrasi melalui aplikasi Sapawarga," ujar Yesa Sarwedi dikutip dari laman Disdik Jabar.
Adanya aplikasi yang terintegrasi itu, nantinya masyarakat dapat mengakses informasi dan pendaftaran PPDB tahap 2 melalui perangkat mobile Android dan iPhone. Tentu, pihaknya juga tengah mengembangkan sistem yang bisa melacak progress verifikasi yang dilakukan sekolah tujuan dan mengetahui peringkat sementara pendaftar dari total pendaftar.
Untuk kuota masing-masing jalur, Yesa Sarwedi menjelaskan untuk Jalur Prestasi sebanyak 25 persen, Zonasi 50 persen, Perpindahan tugas/anak guru 5 persen, Afirmasi (ekonomi tidak mampu dan berkebutuhan khusus) 20 persen
Yesa Sarwedi berpesan, kepada orang tua peserta didik untuk tidak memaksakan kehendak diterima di sekolah tertentu tanpa melihat kondisi putera/puterinya. "Ikuti peraturan PPDB. Sekolah swasta maupun negeri akan memberikan pelayanan pendidikan yang sama secara kurikulum," katanya.
Nantinya, calon peserta didik yang tidak diterima di negeri, dapat bersekolah di swasta atau lainnya (MA) sesuai dengan minat siswa. "Beasiswa pun diberikan kepada sekolah swasta yang bergabung ke sistem IT PPDB dan penerima siswa keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) mendapatkan dana dari pemerintah berupa BOS dan BPMU," jelas dia.
