Ada Aktivis Partai yang Tidak Pede di Daerah
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ongku Parmonangan Hasibuan mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, hal itu akan merusak hak demokrasi dan merupakan satu kemunduran yang jauh ke belakang.
Menurutnya, dalam proposional tertutup rakyat di paksa membeli kucing dalam karung. Dia tidak tahu siapa orang yang mewakili suaranya.
“Coba bayangkan, rakyat itu dipaksa membeli kucing dalam karung. Dia tidak tahu siapa yang mewakili di parlemen ini. Karena yang menentukan orangnya adalah partainya. Inikan tidak benar dan sudah melanggar hak demokrasi itu sendiri,”kata Ongku kepada Majalah Five.
Pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menduga, munculnya wacana tertutup lantaran ada keresahan dari sejumlah aktivis partai yang tidak punya waktu dan tidak percaya diri turun ke Dapil.
“Sehingga mereka tidak dikenal secara luas di Dapil dan tidak punya attachment (ikatan emosional) di Dapil,”tambahnya.
Karena tidak punya attachment menurut Ongku, para aktivis partai ini punya kekhawatiran suara di akar rumput walhasil akan dikuasai oleh orang daerah.
Jika hal itu yang menjadi masalah, menurut politisi dari Partai Demokrat ini, solusinya bukanlah proporsional tertutup.
“Jika demikian halnya, apakah solusinya harus tertutup, tidak juga menurut saya,”ujarnya,
Ongku menjelaskan, menyangkut adanya kekwatiran aktivis partai yang merasa tidak punya elektabilitas di akar rumput, solusi yang pas menurutnya adalah sistem rekruitmen partainya harus diperbaiki.
“Karena lajimnya, partai itu mencari elektabilitas, berarti partai harus memilih orang-orang yang elektabilitasnya tinggi di daerah, jangan cuma merekrut orang yang terkenal di Jakarta,”tegasnya.
Bila perlu katanya, Partai bisa membuat persyaratan, untuk menjadi soerang Caleg, diharuskan menjadi anggota partai selama lima tahun. “Dengan begitu, partai tidak perlu kwatir muncul politisi dadakan,” tandasnya,
Ongku sendiri jelas dan tegas menolak sistem proporsional tertutup. Dia berharap agar Mahkamah Konstirtusi bener-bener membuat keputusan yang objektif dan tidak mengakomodir kepentingan sekelompok partai saja.
“Saya menolak tegas sistem tertutup. Janganlah rumah demokrasi yang sudah mengalami kemajuan ini dirusak atau dirombak lagi, lalu malah mundur ke belakang,”tutupnya.