Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Gandeng FNS Gelar Diseminasi
Jakarta - Biro Hubungan Masyarakat, Hukum & Kerjasama (Hukerma) Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu, menyebutkan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Menuju Pelayanan Publik Inklusif: Pendaftaran Merek & Perseroan Perorangan, ini telah diselenggarakan di Pangkalpinang, Selasa (13/6).
Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Biro Hukerma Sekretariat Jenderal Kemenkumham Youngest Non Itah, dalam laporan nya menyampaikan jika kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari usaha dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Perwakilan Friedrich Nauman Stiftung (FNS) Aurelia Citra Kartikasari menyampaikan harapannya agar layanan publik di Kemenkumham dapat menjadi katalis bagi instansi lainnya untuk berinovasi mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM.
FNS merupakan International Non-Governmental Organization (INGO) dari Jerman yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan yang baik & hak asasi manusia.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, dalam sambutannya mengatakan pihaknya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi birokrasi berkelas dunia.
Harun Sulianto menyampaikan indikator pelayanan publik berbasis HAM, seperti adanya aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana/fasilitas, ketersediaan SDM atau petugas, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, serta inovasi pelayanan publik.
Menurut Harun, jajaran Kanwil Kemenkumham Babel telah menyediakan sarana pelayanan publik untuk kelompok rentan seperti area parkir khusus, jalur pemandu, jalur landai, pegangan rambat, kursi roda, toilet khusus, ruang laktasi dan area bermain anak.
Harun juga berterima kasih kepada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Bangka Belitung. “Semoga dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan layanan untuk kelompok rentan,” kata Harun.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Setjen Kemenkumham Hantor Situmorang menuturkan bahwa penghormatan HAM merupakan karakteristik utama Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
Hal tersebut terlihat dari Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publiknya sesuai dengan standar HAM seperti kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, penghormatan terhadap hukum, penghormatan terhadap masyarakat, responsif, dan akuntabilitas.
“Kami (Pemerintah) akan terus berupaya membuat kebijakan dan program untuk memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani dapat memiliki akses ke layanan keuangan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan komprehensif, serta pekerjaan yang layak untuk semua,” ujar Hantor.
