Komite III DPD RI Bahas Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2024
Jakarta - Komite III DPD RI membahas permasalahan pariwisata di daerah, hingga Realisasi Program Kerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2024 serta Pandangan terhadap RUU perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Selain itu pada rapat kerja ini, Ketua Komite III Hasan Basri mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, dan mengharapkan adanya percepatan dan optimalisasi pencapaian target, sasaran dan program startegis kemenparekraf.
"Terkait perubahaan UU Kepariwisataan kami siap membangun sinergi dengan Kemenparekraf dan juga dengan DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti." ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Mirati Dewaningsih dan Muslim M Yatim di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin 27/11/23.
Di rapat kerja tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa saat ini terus mendorong kinerja kemenparekraf sesuai dengan target. Sandiaga juga menggagas konsep pemikiran tentang green tourism/eco tourism bisa diterapkan dan bisa terakomodasi pada RUU tentang perubahan atas undang-undang no 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
“Dalam mendorong percepatan kinerja kementerian dan peningkatan program-program kerja pariwisata di daerah, kami siap bersinergi dengan para Senator DPD RI,” tukas sandiaga.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Parekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo mengungkapkan kementerian pariwisata akan melakukan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2024 dilaksanakan melalui 9 strategi.
"Kemenparekraf telah mengeluarkan sembilan strategi dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” lanjut Wamenparekraf itu.
Di kesempatan yang sama, Senator asal Bali Anak Agung Gde Agung mengharapkan pemerintah menindaklanjuti terkait permasalahan kemacetan, masalah sampah, dan wisatawan yang merugikan di Bali. Lebih lanjut ia mengusulkan adanya event-event dalam rangka pelestarian kebudayaan bisa dimasukkan kalender event pariwisata.
"Saat ini, banyak wisatawan asing nakal, melakukan kejahatan scamming dan lainnya, saya harap menjadi sorotan kementerian patiwisata terkait penerbitan visa," ungkap Anak Agung Gde Agung.
Sementara itu, Senator Jawa Tengah Bambang Sutrino mencermati pariwisata di Jawa Tengah yaitu masalah pengembangan pariwisata Jawa Tengah, standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata masih terbatas, dan masalah program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.
"Terkait pengelolaan Borobudur saat ini yang dibatasi jumlah pengunjung, saya minta masukkan yang mendalam dari Kementerian Pariwisata," tukas Bambang.
Terkait wisata religius, Senator asal Banten Abdi Sumaithi menyoroti perihal tempat wisata yang punya nilai ibadah, sejarah dan wisata dapat dikelola dan dikemas lebih baik lagi oleh pemerintah.
"Tiga fungsi ini tidak mudah, perlu perhatian serius pemerintah terkait peningkatan objek wisata religi ini," imbuhnya.
Lain halnya, Senator Gorontalo Rahmiyati Yahya mengusulkan adanya pelibatan anggota DPD RI pada kegiatan Kementerian Pariwisata di daerah, dalam rangka meningkatkan sektor wisata daerah.
"Dilema pariwisata daerah, wisatawan seringkali hanya memanfaatkan fasilitas hotel dan rumah makan di kota, sehingga wisata yang di daerah kurang diminati," ucap Rahmiyati
Di forum tersebut, Wakil Ketua Mirati Dewaningsih mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, terkait target wisatawan di wilayah timur yang meleset dari target serta terkait mahalnya biaya transportasi, juga terbatasnya jumlah tenaga dan SDM pariwisata.
"Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah perlu didorong dan diberikan stimulus oleh kementerian," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim juga menyoroti terkait mahalnya biaya tiket pesawat untuk ke daerah wisata, sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata ke daerah.
"Seperti apakah kementerian pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata di saat mahalnya ongkos penerbangan saat ini," kata Muslim
Ketua Komite III Hasan Basri menyoroti upaya kementerian dalam meningkatkan kondisi rendahnya indeks nilainya pelayanan infrastruktur pariwisata dan rendahnya upah tenaga pariwisata.
"Saya harap Kementerian memberikan perhatian pada program prioritas dukungan manajemen, pelatihan pendidikan vokasi kepariwisataan di Kalimantan Utara," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan permasalahan konektifitas udara di destinasi wisata saat ini sedang ditangani oleh tim khusus dengan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kemenkomarves.
"Deputi Kebijakan Strategis akan saya tugaskan update terkait air connectivity dan update terkait perubahan UU Kepariwisataan," jelasnya.
Menutup Rapat Kerja, Ketua Komite III Hasan Basri mengharapkan Kemenparekraf melakukan percepatan dan optimalisasi target, penguatan program Kemenparekraf dan peningkatan kontribusi bagi perkembangan daerah.
“Untuk itu diharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III dalam implementasi dan kebijakan Kemenparekraf utamanya di daerah,” pungkas Hasan Basri.
