Jokowi Minta BUMN untuk Perbaiki Kredit UMKM
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki penyaluran kredit atas pembiayaan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pasalnya, kredit UMKM di Indonesia masih lebih rendah dari Cina, Jepang, dan India. Regulasi yang perlu diperbaiki ini terkait syarat agunan atau jaminan. Untuk itu, dia mendorong agar perbankan tidak hanya melihat dari agunan saja, tetapi melihat prospek dari UMKM itu sendiri.
"Kredit perbankan ke UMKM ini (Indonesia) baru 21%, di China itu 65% gede banget, di Jepang 65% di India 50%. Saya kira, Pak Menteri BUMN, dan mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujar Jokowi dalam acara Pembuakan UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).
Jokowi mendorong agar penyaluran kredit tidak hanya soal jaminan yang diberikan, tetapi prospek dari bisnis UMKM itu seharusnya bisa menjadi penilaian.
"Dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tetapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," tegasnya.
Jokowi juga mengingatkan agar UMKM terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, dan permintaan pasar. Hal-hal seperti itu harus selalu diperbaiki agar bisa memenuhi selera pasar.
"Saya juga tak bosan, mengingatkan produk UMKM, ini harus selalu melihat permintaan pasar, dilihat demand-nya, melihat juga tren pasar, melihat juga selera pasar seperti apa, urusan warna, urusan desain, packaging, selalu harus diperbaiki," pungkasnya.
