Menteri Anas Klaim Belum Terima Laporan Penolakan ASN Pindah ke IKN
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengklaim belum pernah menerima laporan penolakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sampai hari ini.
Hal itu dikatakan Menteri Anas saat saat ditemui wartawan usai terima kunjungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
"Sampai sekarang belum menerima laporan penolakan pemindahan ASN ke IKN, dan sampai hari ini belum pernah," tambah Anas.
Menurutnya malah menarik, ada oppurtunity baru khususnya untuk ASN muda. "Apalagi di sana akan ada sekolah bertaraf internasional. Rumah sakit yang bagus, yang paling penting kan di situ. Kalau ASN muda tinggal di Bekasi, di Depok, di Bogor butuh waktu yang panjang. Kalau di IKN kan dekat. Jangan-jangan di sana bisa lebih produktif, " ujar Anas.
Dia juga mengatakan negara ini banyak belajar dari kesuksesan pemindahan ibu kota di berbagai negara, dan negara yang gagal pindah ibu kotanya yang butuh waktu panjang.
"Itu dipelajari, mulai dari RUU nya, jarak dan sebagainya. Kita sudah pelajari dengan komprehensif, PU, Bapanas, dan lain-lain," ujar Anas.
Siapkan Skenario Pemindahan ASN
Menteri PANRB Anas telah menyiapkan skenario secara detail untuk pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
"Skenario pemindahan ASN ke IKN termasuk kementerian lembaga apa saja, eselon 1 apa saja yang akan pindah termasuk eselon 2 siapa saja yang akan geser ke IKN dalam jangka waktu yang pendek ini. Pihaknya tinggal menunggu kesiapan berapa tower yang disiapkan di IKN, " ujar Anas.
Dia juga menyebutkan bulan Juli rencana sudah ada yang pindah, kita tinggal koordinasi. Setidaknya ada 1250 ASN, lebih dari 1000 TNI POLRI untuk pindah ke IKN. Kami sedang menunggu usulan Kapolri terkait perlunya polres IKN. Ini sedang kita kaji.
"Daftar nama sudah ada, detail sudah kita kirim. Kita sudah melakukan simulasi dengan seluruh instansi, tinggal di sana butuh berapa. Mau skenario 2000, 3000, hingga 6000 sudah ada semua. Bahkan skenario 9000 sudah ada semua. Presiden meminta kita menghitung tunjangan biaya kemahalan, begitu juga insentif untuk ASN yang akan pindah. Bulan Agustus ASN sudah ada di IKN," ucap Anas.
