BKSP DPD RI Menerima Kunjungan Benchmarking Study Dari Ketua Dewan Nasional Namibia
Jakarta - ketua Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BKSP DPD RI) Darmansyah Husein menerima kunjungan Benchmarking study dari Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha. Kunjungan tersebut dilakukan Lukas Sinimbo untuk mempelajari kegiatan operasional dari lembaga legislatif di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, penganggaran, ataupun pelayanan kegiatan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas wakil daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha menjelaskan bahwa negaranya menganut asas trias politika, di mana pemerintahan dijalankan dengan membagi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cabang legislatif, terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Nasional dan Majelis Nasional. Menurut Lukas, sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1990, menurutnya perlu dilakukan pembelajaran ke negara lain terkait pelaksanaan persidangan.
"Kami juga ingin belajar tentang praktik-praktik ideal terkait kepemimpinan di persidangan dan staf administrasi. Kami perlu belajar dengan negara yang telah membangun sistem yang lama agar kami bisa membangun hubungan antara staf politisi dengan staf administrasi dengan baik," jelasnya.
Selain itu, kedatangan ke DPD RI juga bertujuan untuk mempelajari cara-cara dalam membangun hubungan dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang bisa diterapkan di negaranya. Karena selama ini rekomendasi yang dirumuskan oleh lembaganya ketika melakukan pengawasan, tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga eksekutif di negaranya.
"Oleh karena itu, kami ingin belajar lebih jauh bagaimana membangun hubungan yang baik antara legislatif dengan eksekutif," ucapnya.
Terkait dengan kunjungan tersebut, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPD RI dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan pegawai negeri profesional yang memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sekretariat Jenderal ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian, dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi," jelas Darmansyah yang didampingi oleh Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Sanherif S Hutagaol, dan beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19/12/2023.
Senator dari Bangka Belitung ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persidangan, DPD RI telah melaksanakan strategi e-parlemen. E-parlemen tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses tata kelola parlemen dan serta mendorong kolaborasi, inklusivitas, partisipasi dan keterbukaan Parlemen kepada masyarakat.
"Strategi e-parlemen DPD RI saat ini adalah membangun satu ekosistem aplikasi yang meliputi database keanggotaan, portal dan dasboard DPD RI, mapping kegiatan DPD RI, informasi persidangan DPD RI, dan digital signage yang memberikan kemudahan akses informasi mengenai kinerja DPD RI ke masyarakat," ucap Darmansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Darmansyah juga berharap dapat terjadi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Namibia. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara-negara besar saja, tetapi telah berkembang ke berbagai wilayah, termasuk ke negara-negara di benua Afrika. Sehingga dengan adanya kerja sama tersebut, dapat memberikan manfaat perekonomian bagi kedua negara.
"Kami juga berharap akan terjadi penguatan kerja sama antar parlemen untuk mendorong dialog dan kerja sama antar lembaga senat atau kamar kedua secara bilateral dan multilateral, dalam rangka berbagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam penyelenggaraan bikameralisme sesuai dengan konteks politik masing-masing negara," harap Darmansyah Husein.
Penawaran penguatan kerja sama bilateral tersebut pun disambut baik oleh Lukas. Menurutnya kunjungan-kunjungan dari negaranya, seperti Presiden Namibia beberapa waktu lalu dan kini Dewan Nasional Namibia, dapat membuat pintu kerja sama antar kedua negara.
"Kunjungan ini akan kami tindaklanjuti, apalagi presiden dan menteri telah berkunjung ke Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kita percaya karena telah saling berkunjung, dan ini akan menjadi pintu kerja sama bagi masyarakat kita," ucap Lukas.
