Aparat Backing Tambang Ilegal, Panglima TNI: Apabila Langgar Tak Diberikan Reward

Agung Nugroho | Rabu, 24 Januari 2024 - 12:36 WIB
aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal. “Kebjiakan saya jelas memberikan reward dan punishment kepada prajurit yang mempunyai keberhasilan di daerah operasi. Apabila ada yang melanggar hal tersebut tidak akan diberikan punishment,” kata Panglima TNI Jendral Agus

Aparat Backing Tambang Ilegal, Panglima TNI: Apabila Langgar Tak Diberikan Reward
Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto saat ditemui Majalah FIVE usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024). Dok: Agung Nugroho/FIVE
-

Jakarta- Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto mersepon pernyataan Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD terkait soal ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Kebjiakan saya jelas memberikan reward dan punishment kepada prajurit yang mempunyai keberhasilan di daerah operasi. Apabila ada yang melanggar hal tersebut tidak akan diberikan punishment,” kata Jendral Agus saat ditemui Majalah FIVE usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024)..

Prajurut TNI Punya Perassan

Sementara itu ditempat yang terpisah Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan TNI ini prajurit ya mempunyai perasaan jadi pihaknya menyarankan jangan memakai omongan-onongan yang tanpa data.

Dia mengatakan kalau memang ada bukti silakan nanti akan diproses, akan tetapi kalau saja tidak ada bukti pernyataan tersebut di publik yang dikhawatirkan akan memukul prajurit secara mental dilapangan. “Namun apabila terus menerus, mohon maaf ya ini bukan pertama kalinya diserang “dari hal-hal soal menyalahkan” ini terjadinya dekat pemilu,” ujar Meutya .

Dia juga mengatakan justru menarik-narik TNI kedalam pusaran politik, yang dimana sesungguhnya dijaga agar tidak ikut terjebak ke dalam pusaran politik. Jadi memang kalau ada data sebelum menyampaikan ke publik disarankan untuk silakan mengadu atau melaporkan langsung ke TNI maupun Angkatan Darat (AD).

“Sebagai Menko Polhukam beliau punya seluruh jalur untuk berbicara langsung dengan Panglima TNI, bahkan bukan hanya seluruh jalur. Panglima TNI ini membawahi keseluruhan juga dari keamanan dan pertahanan,” pungkas dia