Israel Desak Hentikan Pendanaan untuk Pengungsi UNRWA

Ardy | Selasa, 30 Januari 2024 - 14:10 WIB
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mendesak banyak negara menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA.

Israel Desak Hentikan Pendanaan untuk Pengungsi UNRWA
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mendesak banyak negara menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Dok: Ist
-

Jakarta - Badan Pengungsi PBB di Palestina (UNRWA) menjadi sorotan usai Israel menuding unit ini terlibat dalam serangan pada 7 Oktober.

Negara sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, lantas merespons dengan menyetop bantuan dana ke UNRWA. Langkah ini diikuti Inggris, Australia, hingga Jepang.

Tuduhan Israel dan penangguhan bantuan ini turut memperkeruh situasi Palestina saat sedang krisis dan agresi yang masih berlangsung

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mendesak banyak negara menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA.

“Ada hubungan UNRWA dengan Hamas, pemberian perlindungan bagi teroris dan melindungi kekuasaan Hamas,” kata Katz, dikutip dari Anadolu, Senin (29/1/2024).

Hal ini terkait dengan dugaan ada staf UNRWA yang ikut menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Akibatnya, Amerika Serikat (AS) telah menghentikan pendanaannya sementara untuk UNRWA.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mendesak banyak negara menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA.

“Ada hubungan UNRWA dengan Hamas, pemberian perlindungan bagi teroris dan melindungi kekuasaan Hamas,” kata Katz, dikutip dari Anadolu, Senin (29/1/2024).

Hal ini terkait dengan dugaan ada staf UNRWA yang ikut menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Akibatnya, Amerika Serikat (AS) telah menghentikan pendanaannya sementara untuk UNRWA.

Sementara itu, PBB sendiri menegaskan sudah memberhentikan sembilan dari 12 stafnya yang mendapat tuduhan tersebut. Namun, UNRWA menyesalkan bahwa AS dan beberapa negara Barat lainnya langsung menyetop pendanaan.

“Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama saat perang dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata ucap Kepala UNRWA Philippe Lazzarini.