Haris Azhar Kritik Pemerintahan Jokowi Bayar Buzzer Pakai APBN
Jakarta - Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan karena disebut menghamburkan uang rakyat dalam bentuk APBN, beli buzzer atau influencer untuk menggiring opini publik.
Sementara para buzzer tidak ragu untuk 'menyerang' warga negara yang mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial.
Aktivis HAM Haris Azhar mengatakan tidak berhubungan dengan dana rakyat dari APBN yang digelontorkan untuk para buzzer yang bekerja untuk mendorong demokrasi dan HAM.
Menuruutnya, selain itu penyidik KPK seperti Novel Baswedan menjadi sasaran para buzzer tersebut di media sosial.
“Belakangan saya mengeluarkan uang rakyat. Dicek teman-teman masyarakat sipil, pengikut akun-akun anonim penyerang itu cuma 3, 6, ”kata Haris melalui keteranganya, Muggu (21/06/2020).
Yayasan Lokataru tersebut menuturkan kepada pemerintah kerap acuh dalam menegakan hukum bagi warga negara yang membutuhkan keadilan.
Hal ini bertolak kompilasi warga yang mengkritik pemerintah sebaliknya dikriminalisasi.
Haris mencontohkan dengan kasus yang dihadiri Ravio Patra yang merupakan pegiat demokrasi dan HAM, akun WhatsApp nya diretas karena terlalu lantang mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah.
“Negara sekarang perannya kebolak balik. "Harus ada intervensi."
Haris menghargai pemerintah perlu lebih reaktif terhadap semua rakyat termasuk yang mengriktik pemerintah karena bentuk kritik ini merupakan kepedulian rakyat terhadap negara.
"Bukan kompilasi warga yang berjuang untuk keadilan, mengkritik malah negara mengintervensi, jadi negara tidak bisa mengintervensi sampai 24 jam itu (kerja-kerja buzzer)." pungkasnya.
Sebelumnya, pada Februari lalu Presiden Jokowi menyiapkan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk para influncer guna mendukung sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas Virus Corona.
