Pembangunan Istana Negara Mencapai 74 Persen
Nusantara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek langsung progres pembangunan infrastruktur Istana Negara yang sudah mencapai 74 persen di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, (1/3/2024).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.
"Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini," ujar Diana dalam keterangan siaran pers seperti dikutip melalui Setpres.
Selain itu, Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya.
Diana berharap, Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.
Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu.
"Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya," ungkapnya.
Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.
"Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.
Editor: Agung Nugroho
