Tanganin Karhutla, Wakil Ketua Komisi VIII Minta BNPB Jangan Gunakan Hujan Buatan
Jakarta - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak lagi menggunakan hujan buatan dalam menangani atau memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.
"Komisi VIII DPR RI meminta BNPB agar penanganan karhutla tidak lagi menggunakan hujan buatan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan BNPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Ace, permintaan tersebut perlu dilakukan oleh BNPB guna meminimalisasi kerusakan tanaman atau buah milik petani akibat hujan buatan yang membuat kandungan tanah menjadi asin.
Permintaan yang juga merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat tersebut lalu disambut baik oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha menyampaikan bahwa langkah BNPB dalam membuat hujan buatan untuk menangani karhutla beberapa waktu lalu berdampak terhadap petani buah di Kalimantan.
Ia mengatakan hujan buatan yang memicu terjadinya penyemaian garam itu membuat tanaman-tanaman menjadi layu. Dengan demikian, kata dia melanjutkan, hujan buatan dapat merugikan masyarakat, seperti petani buah.
“Hujan buatan membuat petani buah banyak yang gagal panen terutama di wilayah Kalimantan,” kata dia.
Menurut Syaifullah, BNPB harus mencari alternatif lain, selain menggunakan hujan buatan untuk menangani karhutla agar petani buah tidak semakin rugi.
“Jika dilihat dampaknya, para petani itu rugi besar, apalagi jika sedang musim panen,” ucap dia.
Syaifullah menambahkan saat ini, di tengah kondisi curah hujan yang tinggi, petani buah kerap mengalami gagal panen.
“Sudah musim panas terjadi karhutla, diperburuk dengan hujan buatan, sedangkan saat ini musim hujan petani juga semakin kesulitan banyak yang gagal panen,” kata dia.
