Permasalahan Agraria Dominasi Aduan Masyarakat di Kemenko Polhukam
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai bahwa hubungan masyarakat (humas) untuk aduannya hampir dari 50 persen ddi Kemenko Polhukam adalah permasalahan agraria, pertanahan, sengketa dan tumpang tindih.
Hal tersebut disampaikan Marsekal TNI (Purn) Hadi dalam sambutannya saat kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H bersama Kemenko Polhukam di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
"Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Kebutulan saya pernah kuliah di Agraria selama 1tahun 8 bulan itu cukup untuk bisa membantu permasalahan tersebut," ujar Menko Polhukam.
Kendati demikian, Hadi Tjahjanto juga menilai perlu menambah ilmu yang lain terutama ilmu hukum tata negara.
"Harus kita buka masing-masing untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Kita juga berlerja untuk masyarakat, kita berkerja untuk bisa menjawab permasalahan masyarakat. Oleh sebab itu momentum silaturahmi dan halal bihala ini mari kita refleksikan untuk kehidupan sehari-hari dilingkungan kerjanya," tandas Hadi
