Keluarkan e-KTP Untuk Buronan Kasus Bank Bali, Lurah Grogol Selatan Dicopot
Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, membenarkan telah mencopot jabatan Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama.
"Iya, posisi Asep Subahan sebagai Lurah Grogol Selatan telah dinonaktifkan," ujar Marullah saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).
Namun, Marullah tak menjelaskan secara detail alasan dan kapan Asep dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah. Marullah juga tak menjawab secara gamblang saat ditanya keterkaitan penonaktifan Asep dengan pembuatan KTP elektronik untuk buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra, di Kelurahan Grogol Selatan.
Ia hanya mengatakan bahwa sepertinya alasannya karena pernerbitan E-KTP Djoko Tjandra itu.
"(Alasan dinonatifkan) kayaknya masalah itu (pembuatan e-KTP Djoko Tjandra)," ujar Marullah.
Asep Subahan sebelumnya diberitakan telah memberikan perlakuan istimewa kepada Djoko Tjandra dalam mengurus KTP elektronik di wilayah itu. Namun, Asep membantah pemberitaan tersebut.
"Tidak ada yang diistimewakan, kalau data sudah lengkap, jaringan terkoneksi baik dan blanko tersedia, KTP dapat dicetak dalam hitungan jam," kata Asep.
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Abdul Haris.
Menurut Abdul Haris, KTP elektronik dapat langsung dicetak seketika jika status kependudukan seseorang dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil sudah siap untuk dicetak (print ready record/PRR).
Haris menambahkan, proses pengurusan KTP Djoko Tjandra dilakukan secara sah karena yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk lama di Kelurahan Grogol Selatan dan memegang NIK lama, belum direkam KTP elektronik.
"Jadi sah saja, orang dia penduduk lama, pemegang NIK lama dan kebetulan saat itu dia hadir di kelurahan, rekam, difoto dan tidak ada masalah," kata Haris.
Djoko Tjandra telah kabur dari Indonesia sejak 2009 dan telah berpindah kewarganegaraan Papuan Nugini. Djoko pada Agustus tahun 2000 didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.
Namun majelis hakim memutuskan Djoko lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana melainkan perdata. Kejaksaan Agung pada Oktober 2008 kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kasus tersebut.
Pada Juni 2009, Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali yang diajukan dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Djoko, selain denda Rp 15 juta.
Namun, Djoko mangkir dari pengadilan Kejaksaan untuk dieksekusi sehingga kemudian yang bersangkutan dinyatakan sebagai buron dan diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini.
