Menko Airlangga Dukung Pelaku UMKM dari Kalangan Perempuan
Jakarta - Pemerintah terus mendukung bagi pengembangan usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kalangan perempuan. Saat ini sektor UMKM tengah di dominasi oleh kaum perempuan dengan persentase sebanyak 64,5% dari pelaku UMKM atau sekitar 37 juta orang.
“UMKM ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan hampir 90% tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM, tentu ke depan akan terus kita dorong dengan fasilitas yang disediakan,” kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam acara Pembukaan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Expo dan Hari Kebaya Nasional Tahun 2024, Jakarta, Selasa (23/07/2024).
Dalam rangka mendukung peran perempuan dan ibu rumah tangga untuk mengembangkan usaha, Menko Airlangga menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini telah menyediakan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dengan bunga yang relatif rendah. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR sebesar Rp280 triliun.
Menko Airlangga menghimbau untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM dalam mendorong aktivitas kewirausahaan baik melalui pendidikan maupun pelatihan di bidang kreatif. Selain itu, Pemerintah berharap agar KOWANI turut mengambil peran penting dalam mendorong semangat dan jiwa kewirausahaan para perempuan Indonesia dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah juga memberi dukungan melalui Program Kartu Prakerja sebagai salah satu program yang dicetuskan untuk skilling, reskilling, dan upskilling. Kartu Prakerja menyediakan insentif berupa biaya pelatihan yang membantu peserta untuk dapat mengakses pelatihan baik secara luring atau daring. Sejak awal diluncukan pada tahun 2020, saat ini Prakerja telah diakses oleh 18 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kota/kabupaten.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menuturkan bahwa Indonesia tengah berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara maju dalam keanggotaan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Saat ini, Pemerintah tengah menjalani masa aksesi keanggotaan dan diproyeksi akan selesai dalam waktu 3 tahun mendatang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Airlangga berharap agar kaum perempuan juga dapat mengambil peran dalam mengawal proses aksesi keanggotan OECD tersebut. Hal ini mengingat dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 silam, kaum perempuan telah turut mengambil bagian dalam berbagai isu penting melalui forum Women20 (W20).
“Untuk menunjukan Indonesia masuk menjadi negara maju maka kita perlu membuat standar praktis yang setara dengan 38 negara-negara maju, Indonesia sudah masuk aksesi dan 3 tahun diperkirakan bisa masuk anggota OECD, dan tentu ada unsur perempuan yang harus mengawal program pembangunan tersebut, dan tentu kita dorong juga dari KOWANI,” pungkas Menko Airlangga