Menko Polhukam Minta TNI-Polri Antisipasi Usai Pilkada 2024
Bali- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat TNI-Polri juga melakukan pengamanan usai pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan itu karena ada kemungkinan terjadi sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tetap kita menjaga, tidak lengah TNI dan Polri ketika terjadi sidang di MK nantinya, di wilayah juga harus siap. Harus siap mengamankan,” kata Hadi saat membuka “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” seperi yang dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (30/7/2024).
Karena sepertinya dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kita biasanya punya calon yang didukung habis-habisan dan tidak siap kalah. Yang tidak siap kalah ini harus kita antisipasi,” tutur Menko Polhukam.
“Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, ‘api kecil’ harus kita padamkan dengan humanis. Tidak usah dengan keras. Bahasanya juga bahasa halus untuk bisa memadamkan api tersebut,” kata Hadi. Hadi meyakini, aparat TNI-Polri profesional dalam mengamankan jika konflik terjadi.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 545 daerah pada 27 November 2024.
“Yang terdiri dari 37 provinsi, satu provinsi, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sudah melaksanakan. Dan 508 kabupaten/kota, dengan empat kabupaten/kota sudah atau tidak melaksanakan karena nanti dipilih langsung oleh gubernur,” kata Hadi.
