Prabowo Kasih Menteri PKB, Gus Choi: Berpolitik Harus Junjung Etika dan Rasa Malu
Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja memanggil sekitar 49 calon menteri. Namun ada yang janggal dan menjadi sorotan masyarakat terkait jatah menteri yang diberikan kepada kader PKB, pasalnya kubu yang kalah ikut menikmati.
"Berpolitik itu, tetap harus berbasis moral, menjunjung tinggi etika dan rasa malu. Pasalnya, politisi itu perlu menilai sikap kepantasan, kepatutan dan bukan sekadar merebut kursi kekuasaan," kata Politisi Partai Nasdem, Effendi Choirie kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Gus Choie-sapaan akrabnya menjelaskan bahwa dalam berdemokrasi itu ada kompetisi dan kontestasi. Tentu ada yang kalah dan ada menang. "Yang menang kita beri kesempatan untuk memimpin dan pihak yang kalah harus menerima dengan sportif dan otomatis berada di luar kekuasaan," ujarnya lagi.
Dengan begitu, kata kader Nahdlatul Ulama itu, jalannya demokrasi menjadi sehat. Karena berdemokrasi dan berpolitik itu menjadi bermoral, beretika dan tahu diri. "Demokrasi membutuhkan check and balances. Dalam konteks politik hari ini, ada dua contoh yang baik. Yaitu, PDIP yang kalah pilpres (tak ada stetemen dukung kekuasaan) bergabung dan tidak mengajukan nama kadernya masuk kabinet ikut dalam pemerintahan," paparnya.
Contoh lainnya, lanjut Gus Choi lagi, Nasdem dan PKS yang kalah dalam Pilpres, namun memerima kekalahan dan memberikan dukungan kepada presiden terpilih, Prabowo. Bahkan mendukung pemerintahannya, tapi Partai Nasdem tidak mengajukan kader dan tak ingin masuk dalam pemerintaha.
"Dengan alasan tahu diri, menjaga etika dan tetap mengedepankan moral politik. Artinya, kalau tidak berkeringat, namun ikut menikmati hasilnya. Ya, Itu namanya berpolitik tak punya urat malu, hanya punya kemaluan. Itu prilaku politik Sontoloyo, contoh buruk bagi generasi muda," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa singgung soal etika dan kepantasan terkait kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto. “NasDem ini kan soal Pilpres 2024, 14 Februari lalu itu kan tidak memberi dukungannya kepada Pak Prabowo. Nah karena itu, secara etika tentu NasDem istilahnya tahu diri,” terang Saan, Senin (14/10).
Menurut Wakil Ketua DPR itu, Partai NasDem cukup tahu diri untuk menempatkan posisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. “Terkait dengan kabinet, NasDem kan selalu mengatakan ini soal etika dan kepantasan saja,” ucapnya lagi.
Selain itu, kata Saan, Partai NasDem juga ingin memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran. Atas dasar itu, NasDem merasa kurang patut jika ribut soal kursi menteri di Kabinet Prabowo.
“Kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet. Sekali lagi, ini lebih kepada etika dan kepantasan aja. Jadi kalau misalnya NasDem ribut soal kabinet kurang pas lah. Kita lebih ke posisi tahu diri,” pungkasnya.