Rapat Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan, Bapanas : Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun
Surabaya - Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan di Kota Surabaya.
Hadir di acara ini Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, Country Director WFP Indonesia Jennifer Kim Rosenzweig, pejabat tinggi pratama lingkup Bapanas, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Ifan Martino, Dyah Sulistyaningsih, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Sappe M.P Sirait, Rian Anggaraini, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Heru Suseno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia dan para pakar,narasumber serta tamu undangan.
Dalam kesempatan ini, Bapanas mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat menikmati hak atas pangan.
Indonesia berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), ada tiga tujuan yang terutama yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan,serta memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Dalam pencapaian target tersebut, Bapanas mempunyai peran untuk melakukan koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
Bapanas pun terus berupaya melakukan inovasi dan tranformasi dalam penyediaan data dan informasi ketahanan pangan di antaranya melalui penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Apresiasi
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy menyampaikan terimakasih kepada semua stakeholder yang membantu dalam kolaborasi ini sehingga ada beberapa provinsi Kab/Kota yang sudah berhasil mencapai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).
“Alhamdulilah berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA tahun 2024 yang akan kita launching menunjukkan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota (12%) atau menunjukkan penurunan sebanyak 6 kabupaten/kota dibandingkan dengan tahun 2023 yang masih mencapai 68 kabupaten/kota atau 13%. Sementara itu pada tingkat individu, angka Prevalence of Undernourishment (PoU) tahun 2023 tercatat sebesar 8,53%, yang bermakna bahwa telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai sebesar 10,21%. Perbaikan angka PoU ini pun didukung dengan peningkatan angka konsumsi energi rata-rata penduduk Indonesia dari 2.079 kkal/kap/hari pada tahun 2022 menjadi 2.088 kkal/kap/hari pada tahun 2023,” jelas Sestama.
“Peningkatan situasi ketahanan pangan tersebut tidak dapat terwujud tanpa dukungan semua pihak, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini Badan Pangan Nasional menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
