Menko Airlangga Dorong Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam upaya mencapai target pertumbuhan, mendukung ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sebagai negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data dari State Global Islamic Index, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke tiga Global Islamic Economy Indicator dibawah Malaysia dan Uni Emirate Arab.
Hal ini merupakan bukti ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini telah berkembang terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan/ minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik, hingga wisata ramah muslim.
“Sebagaimana kita sering dengar bersama, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen di tahun 2029. Ini bukan hal mustahil, mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen di periode 1986-1997, bahkan 8,2 persen di tahun 1995,” kata Menko Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Menko Airlangga mengatakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan 5,2%-8% dalam lima tahun ke depan, Pemerintah dapat belajar dari kebijakan era tersebut dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global saat ini. Selain meningkatkan kinerja sumber pertumbuhan utama, diperlukan juga diversifikasi sumber pertumbuhan, adaptasi teknologi, dan inovasi agar perekonomian Indonesia yang kini berada di level menengah atas dapat terus maju menuju kelompok pendapatan tinggi.
“Tentunya dalam rangka mencapai misi Asta Cita ke-2 pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad mendorong kemandirian nasional dan salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2024-2029,” ujar Menko Airlangga.
Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2024 mencapai rasio 46.71%. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor utama ekonomi syariah, seperti industri halal, pembiayaan syariah, dan kewirausahaan berbasis syariah, akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil.
Ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM dan lapangan kerja yang lebih inklusif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Demikian pula dengan komitmen pemerintah terhadap UMKM dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR Syariah) yang terus meningkat dalam rangka mendukung ekonomi keuangan syariah dalam level mikro.
Sinergi dan interkonektivitas dalam ekosistem ekonomi syariah sangat penting untuk memperkuat ekonomi syariah di masa depan. Kolaborasi antara sektor keuangan syariah, sektor riil halal, dan lembaga sosial Islam akan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengapresiasi inisiasi Bank Indonesia melalui aplikasi Halal Traceability guna mendeteksi kehalalan suatu produk yang akan bermanfaat untuk mendukung proses sertifikasi halal sehingga meningkatkan daya saing produk halal. Diharapkan hal ini dapat terus berlanjut serta terjadi kerja sama yang baik antara Bank Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Dan selanjutnya mewakili Bapak Presiden, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saya berharap suksesnya ISEF menghasilkan karya inovatif dan produktif sehingga sistem ekonomi dan keuangan syariah ini akan terus berkembang. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan diberkati oleh Allah SWT,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Kepala BPJPH Haikal Hasan, Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS, sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, serta pimpinan Pondok Pesantren dan Perbankan.