Warisan Anggaran, Menteri PU Optimis Realisasi Penyerapan 94%
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis capai realisasi anggaran 94 persen di Desember 2024. Dody Hanggodo menghabiskan anggaran warisan dari pemerintah sebelumnya di masa kepeminpinan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Adapun pada tahun anggaran 2024, Kementerian PUPR mengantongi pagu Rp 147,37 triliun, plus mendapat penambahan Rp 19,62 triliun. Sehingga pagu total Rp 166,99 triliun.
Dody menyampaikan, per 25 Oktober 2024, realisasi serapan anggaran Kementerian PU mencapai 60,08 persen atau Rp 101,58 triliun, dengan capaian fisik 66,13 persen.
"Realisasi anggaran ini lebih tinggi 10,09 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 49,99 persen. Kami optimis capaian anggaran bisa 94-96 persen di Desember 2024," kata Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).
Progres Lelang
Sementara untuk progres lelang TA 2024 per 25 Oktober 2024 sudah terkontrak 2.827 paket senilai Rp 110,95 triliun, atau 97,33 persen dari total kontraktual Rp 113,99 triliun.
Paket yang sudah terkontrak terdiri dari 1.475 paket single year contract (SYC) dan multiyears contract (MYC) baru senilai Rp 19,18 triliun, dan 1.352 paket MYC lanjutan senilai Rp 91,77 triliun.
Lebih lanjut, Dody mengatakan, pada TA 2024 dukungan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 41,95 triliun dengan progres fisik 57,8 persen.
"Rincian dukungan di IKN meliputi infrastruktur sumber daya air Rp 1,45 triliun, jalan dan jembatan Rp 19,2 triliun, infrastruktur permukiman Rp 12,93 triliun, dan perumahan Rp 8,37 triliun," terangnya.
Kementerian PU juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp 10,23 triliun. Saat ini serapan anggaran PKT 54,83 persen atau Rp 5,61 triliun, yang menyerap 338.858 orang pekerja dari target serapan 463 ribu orang pekerja.
Untuk mencapai target realisasi anggaran, Dody menekankan perlunya percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada.
"Melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penyelesaian masalah tanah, percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas," imbuhnya.
Selain penyerapan anggaran, Kementerian PU dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/10/2024) juga membahas soal hasil pemeriksaan semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PU menerima 2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan total 108 rekomendasi senilai Rp 240,52 miliar. LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 dengan 57 rekomendasi.
LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Triwulan III 2023, dengan 51 rekomendasi.
Kementerian PU menindaklanjuti kedua LHP ini dengan 99 rekomendasi senilai Rp 229,23 miliar.
Dari rekomendasi tersebut, 17 rekomendasi (17,17 persen) telah berstatus Sesuai, sementara 82 rekomendasi (82,83 persen) masih dalam masa penelaahan oleh BPK.
