Komisi II DPR Soroti Ketidakhadiran Kepala Kantah dalam Rapat, Menteri ATR Diminta Bertindak Tegas
Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk menertibkan para kepala kantor pertanahan (kantah) di daerah yang tidak hadir dalam rapat kerja secara daring bersama Komisi II DPR.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/04/2025), Rifqinizamy menilai absennya sejumlah pejabat daerah menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik agraria yang kerap terjadi di lapangan.
"Pak Menteri nanti ditertibkan lagi pasukannya, Pak Menteri," ujar Rifqinizamy.
Ia menekankan bahwa banyak persoalan agraria yang tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat pusat, dan membutuhkan keterlibatan langsung pejabat di lapangan. Ia pun mencontohkan jika hal serupa terjadi dalam rapat Komisi III dengan Kapolri, biasanya akan langsung direspons dengan surat telegram mutasi.
"Yang kayak gini coba di-non-kan aja Pak. Kalau perlu, yang agak 'basah' dikasih 'kering', yang 'kering' (jadi) 'setengah kering', atau gimana gitu," ucap Rifqinizamy menyindir.
Dalam rapat daring tersebut, tercatat hanya 229 peserta yang hadir dari total 299 undangan, termasuk anggota Komisi II DPR dan pejabat Kementerian ATR/BPN. Artinya, sejumlah kepala kantor wilayah atau kepala kantah tidak mengikuti rapat.
Isu ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mencoba berinteraksi secara daring dengan pejabat ATR/BPN wilayah terkait konflik agraria di daerah pemilihannya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Bahtra mengungkap bahwa Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tenggara merespons, namun Kepala Kantah ATR/BPN Konawe Selatan tidak menjawab panggilan.
Menurut Bahtra, salah satu konflik agraria yang terjadi di daerahnya melibatkan PT MS, sebuah perusahaan yang diduga mencaplok lahan milik warga. Ia meminta Menteri ATR untuk memeriksa keabsahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.
"Saya juga sering menerima laporan bahwa banyak perusahaan tambang yang memiliki IUP, namun lahannya justru mencakup sekolah dan rumah warga," jelas Bahtra.
Komisi II DPR pun meminta Kementerian ATR/BPN untuk lebih responsif terhadap persoalan agraria di daerah, dan menekankan pentingnya kehadiran pejabat teknis dalam rapat-rapat kerja bersama DPR.