Indonesia dan Estonia Jajaki Kerja Sama Transformasi Digital Pemerintahan
Jakarta - Indonesia dan Estonia membuka peluang kerja sama bilateral di bidang transformasi digital pemerintahan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Luar Negeri Estonia YM Margus Tsahkna, serta Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Priit Turk, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu 23/04/2025.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menyampaikan bahwa Estonia merupakan salah satu negara yang unggul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penerapan sistem pemerintahan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Indonesia dapat belajar banyak dari Estonia mengenai kebijakan transformasi birokrasi yang mempercepat digitalisasi pemerintahan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Menteri Rini.
Kementerian PANRB saat ini memainkan peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui reformasi birokrasi, pengembangan aparatur sipil negara (ASN) kelas dunia, digitalisasi layanan publik, dan pelembagaan inovasi sektor publik.
Salah satu praktik terbaik yang menarik perhatian Indonesia adalah platform X-Road, sistem digital Estonia yang memungkinkan integrasi sistem informasi antarlembaga secara aman dan efisien, baik di sektor publik maupun swasta. Menteri Rini menilai model ini dapat menjadi referensi penting dalam membangun interoperabilitas sistem digital di Indonesia.
Selain itu, Rini menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui akuntabilitas penggunaan teknologi dalam layanan pemerintahan, sebuah prinsip yang juga dijunjung tinggi oleh Estonia.
Di tengah upaya penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pengembangan aplikasi pelayanan publik nasional INAku, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan siber. Untuk itu, penguatan pertahanan digital menjadi fokus, termasuk melalui kerja sama dengan Estonia yang memiliki pengalaman dalam pertahanan siber dan manajemen krisis digital.
“Talenta digital di sektor publik juga menjadi kunci. Kita butuh ASN yang kompeten secara digital untuk memastikan keberhasilan transformasi pemerintahan,” tegas Rini.
Dari sisi tata kelola, Indonesia menyadari pentingnya pengaturan kelembagaan yang kuat, regulasi yang selaras, serta kebijakan yang mendukung implementasi digitalisasi secara menyeluruh. Estonia, yang keberhasilannya diakui dunia, menjadi contoh konkret bahwa sistem canggih memerlukan fondasi tata kelola yang kokoh.
“Kesempatan kerja sama dan kolaborasi antara Indonesia dan Estonia terbuka lebar, terutama dalam menciptakan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif,” pungkas Rini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Estonia YM Margus Tsahkna menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam membangun tata kelola digital yang kuat. Ia menegaskan kesiapan Estonia untuk mendukung Indonesia, khususnya dalam pelatihan kompetensi digital dan penguatan keamanan siber.
“Transformasi pemerintahan digital harus dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu terbuka mengenai siapa saja yang mengakses data pribadi warga agar tercipta transparansi dan rasa aman,” ungkap Margus.
Ia juga menyarankan agar Indonesia melangkah secara bertahap dalam transformasi digital dan menegaskan kembali komitmen Estonia untuk terus mendampingi Indonesia dalam perjalanan digitalnya.