Menteri PANRB Rini Widyantini Diapresiasi atas Inisiatif Perluasan Program Hunian Layak bagi ASN

Kiki Apriyansyah | Selasa, 06 Mei 2025 - 09:19 WIB
Menteri PANRB Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait atas komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui program penyediaan hunian layak, yang kini diperluas mencakup instansi paguyuban seperti BKN, LAN, dan ANRI.

 Menteri PANRB Rini Widyantini Diapresiasi atas Inisiatif Perluasan Program Hunian Layak bagi ASN
Menteri PANRB Rini Widyantini didampingi Wamen PANRB Purwadi Arianto foto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat di Kantor Kementerian, Jakarta, Senin 05/05/2025.
-

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban. 

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh. 

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” ujar Menteri Rini Widyantini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin 05/05/2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara. “Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran. 

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.


baca juga :