Komisi II DPR RI RDP dengan MenPANRB, BKN, LAN, ANRI dan ORI, Zulkifli Anwar Soroti Kepercayaan Mitra Pemerintah
Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan perwakilan Obligasi Negara Ritel (ORI) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), peningkatan kapasitas birokrasi, tata kelola arsip nasional, hingga perkembangan instrumen keuangan negara.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Zulkifli Anwar menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan mitra kerja pemerintah yang selama ini, menurutnya, kerap dikecewakan karena harapan mereka tidak sepenuhnya diperjuangkan.
“Banyak mitra kita yang tidak lagi percaya dengan kondisi yang ada. Saya sudah membuktikan sendiri, ketika anggaran dipotong kembali, hilang sudah kepercayaan para mitra kepada kita. Karena apa yang mereka harapkan tidak bisa kita perjuangkan dengan maksimal,” ungkap Zulkifli.
Ia menilai, berbagai persoalan yang disampaikan oleh mitra kerja di lapangan seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Namun, menurutnya, sering kali masukan tersebut tidak mendapatkan pembelaan yang kuat di tingkat pengambilan keputusan.
“Saya mendengar paparan tadi, namun sangat sedikit yang benar-benar mendalami dan menyuarakan persoalan riil yang dihadapi. Dari sekitar 700-an informasi yang masuk, saya tidak mendengar ada profesor atau pihak yang benar-benar menyuarakan kebutuhan mitra kita dengan tepat,” tambahnya.
Zulkifli berharap ke depan pemerintah dan seluruh lembaga terkait lebih peka dalam merespons aspirasi dan kebutuhan para mitra, agar sinergi dalam pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
RDP ini juga membahas sejumlah isu seperti reformasi birokrasi, digitalisasi arsip, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan instrumen keuangan negara dalam mendukung pembangunan nasional.