Neng Eem: 4 Pilar MPR Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Panduan Hidup Berbangsa
JAKARTA – Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR RI tetap menjadi program yang sangat penting dalam menjaga arah dan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema: “Menterjemahkan Makna 4 Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Neng Eem menuturkan, meski anggaran untuk sosialisasi empat pilar mengalami penurunan dari tahun ke tahun, program ini tetap menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Ia juga menilai keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga eksekutif bisa menjadi salah satu alasan pengurangan intensitas sosialisasi oleh MPR. Namun demikian, keterlibatan langsung anggota MPR dalam membawa empat pilar ke daerah pemilihannya menjadikan penyebaran nilai-nilai dasar bangsa ini tetap efektif.
"Empat pilar ini bukan sekadar konsep. Ini adalah dasar kita bernegara: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sosialisasi ini bukan hanya memperkenalkan, tetapi juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Neng Eem.
Ia menekankan pentingnya penghayatan terhadap sila-sila dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun.
“Kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Namun yang sering kali belum dirasakan masyarakat adalah sila kelima. Mereka mengatakan belum merasakan keadilan sosial secara nyata,” ucapnya.
Menanggapi itu, Neng Eem mengakui bahwa dirinya pun merasakan hal yang sama. Ia menegaskan pentingnya kejujuran dalam menilai kondisi bangsa dan menyampaikan bahwa pemaknaan empat pilar tidak boleh berhenti pada tataran normatif.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Fernando Emas menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi empat pilar di tingkat elite politik. Ia mempertanyakan keseriusan para pejabat negara dan politisi dalam mengamalkan nilai-nilai empat pilar yang sering kali justru tercederai oleh praktik kekuasaan.
“Setiap lima tahun sekali, persoalan jabatan dan kekuasaan selalu mampu menggoyahkan nilai-nilai empat pilar. Politik identitas masih kuat, toleransi masih bermasalah, dan keadilan sosial hanya terasa bagi kelompok tertentu,” kata Fernando.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan sosialisasi empat pilar oleh MPR yang dinilai masih terjebak dalam seremoni belaka dan tidak menyentuh substansi. “Jangan sampai sosialisasi empat pilar hanya jadi ajang foto-foto. Itu uang rakyat yang digunakan. Harus ada hasil nyata,” tegasnya.
Menurutnya, jika para pejabat benar-benar menjiwai nilai-nilai empat pilar, tidak akan ada korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan yang menyengsarakan rakyat. Ia menyebut bahwa keadilan sosial, yang menjadi sila kelima, masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.
“Empat pilar tidak boleh hanya penting bagi sebagian orang. Harus menjadi kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Jika para pemimpin sudah menjalankan empat pilar dengan sungguh-sungguh, maka bangsa ini akan lebih maju dan adil,” tutup Fernando.