Percepat BSPS dan Penataan Kumuh, Kementerian PKP Bersama DPR RI dan Pemkab Kubu Raya Matangkan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan ekspose rencana pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian layak serta lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menegaskan komitmen percepatan program prioritas di Kalimantan Barat, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh.
“Tahun ini Kalimantan Barat mendapat alokasi lebih dari 4.000 unit rumah swadaya, 2.166 unit di antaranya merupakan usulan Ketua Komisi V DPR RI. Saat ini proses verifikasi lapangan sedang berjalan, dan diharapkan Oktober–November sudah bisa disalurkan,” ungkapnya.
Selain itu, Fitrah menekankan penataan kawasan kumuh di Kubu Raya tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti jalan, drainase, dan sanitasi, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia menambahkan, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi anggaran pusat, dukungan APBD, hingga kontribusi CSR dari swasta.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat dukungan melalui APBD dan fasilitasi CSR.
“Kabupaten Kubu Raya resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi penerima program peningkatan kualitas kawasan berdasarkan SK Dirjen Kawasan Permukiman No. 128/KPTS/Dp/2025. Kami siap bersinergi agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data penerima BSPS tepat sasaran. Ia juga menyoroti peran kepala desa dalam mencocokkan data dengan kondisi riil, sehingga bantuan benar-benar menyentuh rumah tangga yang paling membutuhkan.
Turut hadir Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Direktur Peningkatan Kualitas Perkotaan Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung, Direktur Peningkatan Kualitas Perdesaan Agus Wahidin, Kepala BP3KP Kalimantan I Arifay Saini bersama jajarannya (KTU, Kasi Wilayah I dan II, Kasatker Kalbar dan Kalteng, serta PPK Rumah Susun dan Khusus, dan PPK Rumah Swadaya), serta OPD teknis Pemkab Kubu Raya.
Usai ekspose, rombongan meninjau langsung Desa Parit Baru sebagai lokasi rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dalam kunjungan itu, Dirjen Kawasan Permukiman menegaskan bahwa penataan yang akan dilakukan meliputi peningkatan sanitasi rumah, penyediaan drainase lingkungan, serta infrastruktur dasar lainnya yang menunjang kesehatan dan kenyamanan warga. Masyarakat menyambut positif rencana pembangunan tersebut, berharap agar tahap pelaksanaan segera berjalan.
Secara nasional, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Dengan kombinasi BSPS, rumah subsidi, dan penataan kawasan kumuh, Kementerian PKP optimistis kualitas permukiman di Kalimantan Barat akan semakin membaik dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
