Desak Perpres Perlindungan, Serikat Ojol Temui Pimpinan DPR di Parlemen
JAKARTA - Sejumlah perwakilan Serikat Pekerja Angkutan Transportasi (SPAT), termasuk ojek online (ojol) mendatangi Gedung DPR RI, untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan hukum bagi para pekerja platform digital.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang pimpinan DPR, mereka mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan bagi pengemudi transportasi online.
Aspirasi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua pimpinan lainnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, menyampaikan bahwa para pengemudi ojol selama ini belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. "Kami belum mendapat hak layaknya pekerja lain, seperti jaminan sosial dan kesehatan. Bahkan untuk asuransi kecelakaan kerja pun hanya berlaku saat kami sedang online, bukan saat kami berada di jalan atau menunggu penumpang," ujar Lili.
Ia juga menyinggung komitmen Indonesia dalam forum internasional, menyusul dukungan pemerintah terhadap konvensi perlindungan pekerja platform yang disepakati dalam pertemuan International Labour Organization (ILO) di Jenewa.
“Ini saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya di tingkat nasional. Kami butuh kepastian hukum agar hak-hak kami sebagai pekerja tidak terus terabaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sufmi Dasco menyatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti masukan tersebut dan segera menyampaikan aspirasi para pengemudi kepada Presiden. “Hari ini saya ada jadwal bertemu Presiden untuk agenda lain, tapi saya akan coba sampaikan juga soal ini. Ini penting,” kata Dasco di hadapan perwakilan sembilan serikat pekerja transportasi daring.
Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia, yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum.