Menteri PKP Alokasikan 3.000 Rumah Subsidi Untuk MBR dan ASN di Maluku
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Selain itu, Menteri PKP juga akan menggunakan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
"Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit rumah di Maluku. Saya harap Gubernur Maluku dan Kepala Daerah di Provinsi Maluku bisa segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/ atau Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku. di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Penanadatanganan dilaksanakan secara langsung oleh Menteri PKP bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam Nota Kesepakatan tersebut para pihak sepakat untuk melaksanakan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/ atau Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet bahwa hanya satu data yang digunakan yakni data BPS. Kementerian PKP bersama BP Tapera juga mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Maluku.
Menteri PKP juga mengingatkan agar dalam penyaluran program rumah subsidi menggunakan data yang akurat yakni data dari BPS.
"Kami menggunakan data yang akurat, dengan data BPS. Itu kan data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerimaan portfolio. Saya mau sampaikan arahan Presiden data yang digunakan hanya satu, yaitu data dari BPS. Dan kami Kementerian yang patuh terhadap arahan itu," katanya.
Menteri PKP pada kesempatan itu juga mengucapkan trimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kepala Daerah serta BPS yang telah memberikan dukungan terhadap Program Rumah Subsidi di Provinsi Maluku.
"Semoga dengan rumah subsidi semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah yang layak huni," harapnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku senang karena pemerintah melalui Kementerian PKP memberikan perhatian kepada Provinsi Maluku melalui Program perumahan. Menurutnya dari total 12.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku masih banyak yang belum memiliki rumah.
"Masih banyak ASN Maluku yang masih belum memiliki rumah. Kami siap dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, BPS siap menyediakan data yang akurat untuk penyaluran Program 3 Juta Rumah termasuk penerima bantuan rumah subsidi.
"Intinya dari BPS siap menyediakan data dan langsungsegera dioperasionalkan di lapangan untuk program rumah subsidi. Kami harap data BPS bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk mendorong kesejahteraan rakyat," katanya.
