BNPB Dorong Pemda Perkuat Respons Cepat Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi meningkat pada masa peralihan musim.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan prakiraan cuaca ekstrem pada 19-22 September 2025 yang ditandai hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu bencana banjir, tanah longsor, maupun angin kencang.
“Selain menyiagakan personel di wilayah rawan, pemerintah daerah bisa menetapkan status siaga darurat sebagai dasar mempercepat pengerahan sumber daya,” ujar Abdul di Jakarta, Kamis (18/9).
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah dan kering hingga 31 Desember 2025. Kebijakan itu memungkinkan pemerintah bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak, mulai dari logistik hingga sarana evakuasi.
Dalam sepekan terakhir, Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat berbagai kejadian bencana, antara lain banjir di Sulawesi Barat, Banten, dan Kalimantan Barat; tanah longsor di Papua; serta angin kencang di Lampung dan Sulawesi Tengah. Ribuan warga terdampak harus mengungsi dan mendapatkan bantuan darurat.
Abdul mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat. Ia mengimbau warga menjaga kebersihan saluran air, memantau kondisi sungai, hingga menghindari lokasi rawan longsor saat hujan deras berkepanjangan.
“Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem,” tegasnya.
