BP Tapera Perkuat Sosialisasi FLPP dan KUR Perumahan di Magelang
Jakarta - Upaya mempermudah akses pembiayaan rumah bagi masyarakat terus dipertegas BP Tapera dan Kementerian PKP melalui kegiatan sosialisasi di Magelang. Dalam pertemuan yang melibatkan pelaku properti dan UMKM ini, dua instrumen penting FLPP dan KUR Perumahan menjadi fokus pembahasan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Staf Khusus Menteri PKP Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Dwidadi Sugito, memaparkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius pada sektor perumahan, mengingat besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Ia menyebut sektor ini sebagai “motor penggerak industri turunan,” mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga pergerakan UMKM lokal.
Dwidadi menjelaskan bahwa KUR Perumahan ditujukan membuka ruang lebih luas bagi pemodal kecil maupun pengembang untuk meningkatkan produksi rumah.
“KUR ini sepenuhnya dibiayai pemerintah lewat subsidi bunga. Supply-nya untuk pengembang dan pelaku konstruksi, sementara demand bisa diajukan oleh seluruh kalangan profesi,” katanya.
Sosialisasi dilanjutkan oleh Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, yang menegaskan kembali komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah pertama melalui program FLPP.
Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya menurunkan bunga KPR Sejahtera menjadi 5%, tetapi juga membebaskan biaya-biaya terkait pembelian rumah seperti BPHTB, PPN, IMB/PBG, serta bantuan uang muka Rp4 juta.
“Ini membuat cicilan KPR lebih terjangkau. Bahkan perbandingannya sangat dekat dengan biaya kontrakan,” jelas Sid Herdi.
Dirinya juga menekankan bahwa kualitas rumah subsidi tetap menjadi perhatian pemerintah. BP Tapera terus melakukan monitoring bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan standar bangunan dan lingkungan terpenuhi. Ia memastikan kuota FLPP 2025 masih sangat besar dan perlu dimaksimalkan oleh seluruh mitra kerja di Jawa Tengah.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan kondisi terkini sektor perumahan nasional. Ia menyebut bahwa meski permintaan rumah subsidi terus meningkat, jumlah developer yang berpartisipasi dalam pembangunan justru menurun.
“Isu modal menjadi tantangan utama. Karena itu KUR Perumahan menjadi kunci, apalagi 98% pelaku usaha sektor ini berasal dari UMKM,” jelas Heru.
Untuk program FLPP, Heru menegaskan kuota 2025 telah meningkat menjadi 350.000 unit rumah. Namun ia juga menekankan perlunya kolaborasi dalam mengatasi persoalan teknis di lapangan, termasuk perizinan lahan dan proses SLIK calon debitur.
“SLIK sifatnya netral. Kami berharap pengembang menyampaikan data calon debitur yang terkendala agar menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan selanjutnya,” tutup Heru.
