Mafia Alkes Merajalela, PKS Desak Pemerintah Bongkar Sampai Tuntas Akarnya
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menyelidiki secara serius penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Harga tes PCR di Indonesia diketahui sepuluh kali lebih mahal dibanding di India.
Sebagaimana diberitakan di India biaya tes PCR sebesar Rp 56 ribu per pasien. Sementara di Indonesia biaya pemeriksaan PCR sekitar Rp 850 ribu tiap pasien.
Politisi senior PKS ini menilai ketimpangan harga yang terpaut besar ini harus dicermati. Jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.
"WHO menyarankan kita mencontoh cara India menangani Covid-19. India sudah terbukti mampu menurunkan kasus positif hariannya secara drastis salah satunya dengan memperbanyak tes.
Mereka mampu melaksanakan tes secara masif, karena biayanya yang sangat murah yaitu hanya Rp 56 ribu tiap pasien. Sedangkan biaya tes di Indonesia bisa sepuluh kali lipat," tegas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah harus bisa menjelaskan kenapa harga PCR di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di India. Padahal bahan dan prosedur pemeriksaannya hampir sama.
"Karena itu saya minta Pemerintah memeriksa semua alur pengadaan perangkat PCR dan proses distribusi ke klinik penyelenggara pelaksana tes PCR. Bila terbukti ada pihak yang coba mencari keuntungan berlebih bisa segera diambil tindakan hukum," desak Mulyanto.
Terkait dengan ketergantungan impor terhadap reagen dan bahan kimia penunjang tes PCR lainnya, Mulyanto minta Pemerintah ke depan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri. Kilang minyak Tuban dengan industri petrokimianya masih mandeg.
Pemerintah juga harus perkuat ekosistem dan infrastruktur riset dasar bidang industri dan enzim molekular (industrial and molecular enzyme) serta bidang kimia sintetik (chemical synthesis). Sehingga kita mampu memproduksi sendiri reagen dan bahan kimia lainnya, agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat.
"Untuk jangka pendek Pemerintah perlu mengatur ketentuan impor reagen dan bahan lain pendukung PCR ini sedemikian rupa, sehingga dapat menekan harga tes PCR.
Misalnya menugaskan BUMN membeli reagen dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang agar harga dapat ditekan," imbuh Mulyanto.
Untuk mempercepat waktu testing, ke depan, Mulyanto minta Pemerintah memperbanyak laboratorium tempat tes PCR, yakni lab Bio Safety Level 2 (BSL-2).
