Mengatur Kelahiran Dapat Mengendalikan Stunting
Jakarta - Mengendalikan angka kelahiran atau mengatur kehamilan, merupakan salah satu cara mengendalikan stunting. Hal disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat Kampanye Percepatan Penurunan Stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT.
“Salah cara kita menangani stunting adalah bagaimana kita kendalikan kelahiran penduduk. Apabila KB atau Keluarga Berencana berhasil, itu dipastikan stunting juga akan lebih terkendali. Tapi yang pasti kalau anak- anak terlalu banyak akan urusnya lebih susah. Jadi dua anak cukup. Kalau ketong kendalikan kehamilan mudah-mudahan bisa kendalikan stunting,” kata Melki seperti yang dikutip dari Poskupang.com, sabtu 26 Nopember 2022.
Ia mengatakan, saat ini anggaran pusat lebih banyak disalurkan langsung ke daerah untuk penanganan stunting. Ini membuktikan keseriusan pemerintah memperhatikan masyarakat. Selain itu, DPR RI juga sudah berkomitmen agar dana bisa dialihkan ke daerah.
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, jika sebelumnya dilakukan penganggaran untuk pembelian PMT, maka saat ini prosesnya langsung ke daerah dan selanjutnya daerah akan membagikan ke posyandu. Di tingkat posyandu akan membuat semacam dapur sehat.
Kemudian, pemerintah saat ini telah menganggarkan dana sekitar 3 triliun untuk pengadaan Antropometri untuk disalurkan di semua puskesmas dan posyandu di seluruh Indonesia. “Kami sudah alokasikan anggaran kurang lebih 3 triliun untuk beli alat Antropometri ini nantinya dibagi disetiap Puskemas atau posyandu secara gratis,” katanya.
Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN NTT, Ermianus Servianus I. Malelak menjelaskan saat ini Presiden Jokowi sudah memberi target untuk penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Selain itu menurut Esi Malelak Gubernur NTT juga memberi target agar di pada tahun 2024 angka stunting di NTT turun menjadi 10 persen dari angka sekitar 37,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.
“Pak Gubernur selalu mengarahkan kita untuk kita memakai data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Itu yang kita proses yang timbangnnya dua kali. Februari dan Agustus. Itu yang menjadi tolak ukur bagi kita. Pada saat penimbangan yang terakhir pada bulan agusutus, kita bersyukur, kita semua sudah bekerja keras, kita sudah mengalami penurunan sudah bisa mencapai 17-18 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah melalui BKKBN telah meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting atau disebut Mahasiswa Penting. Program Mahasiswa Penting menurutnya adalah bentuk pendampingan kepada kelompok sasaran berisiko stunting melalui mekanisme KKN-T (Kerja Kuliah Nyata Tematik) stunting, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan bentuk pengabdian masyarakat lainnya.
