Gugatannya Dikabulkan Terkait Pergantian Pimpinan MPR, Fadel Muhammad : Saya Sudah Memaafkan Mereka
Jakarta - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengaku telah memaafkan mereka yang telah berperkara dengannnya. Ia yakin persoalan itu muncul karena ketidakpahaman Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti serta anggota DPD RI lainnya menyangkut persoalan penggantian dirinya sebagai Wakil Ketua MPR.
Fadel mengapresiasi sekaligus bersyukur atas keluarnya putusan perkara nomer 398/G/2022/PTUN JKT. Fadel menyebut, doa dan perjuangannya mencari keadilan dari sikap kesewenangaan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah merendahkan harkat serta martabatnya mendapat keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa.
“Saya sudah memaafkan mereka sejak sedari awal. Saya bersyukur dengan apa yang sudah saya dapat. Ini adalah bukti bahwa keadilan masih ada di negara menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, untuk tidak melakukan kesewenangan secara melawan hukum,” kata Fadel, di Ruangan Delegasi MPR RI, Rabu 10 Mei 2023.
Pada kesempatan tersebut, Fadel menegaskan bahwa upaya penggantian dirinya dilakukan dengan cara melawan hukum. Kalau dianggap bersalah, kata Fadel, semestinya persoalnnya dibahas di Badan Kehormatan. Bukan melalui mosi tidak percaya dan sidang paripurna yang tidak terjadwal.
“Semoga perkara ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan, perkara ini cukup sekali saja dan tidak terjadi kekonyolan serupa ditahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.
Menanggapi kemenangan kliennya, pengacara Elsa Syarif mengakui adanya penegakan hukum yang baik pada perkara yang menyeret Fadel Muhammad. Menurut Elsa, kemenangan yang di raih kliennya membuktikan bahwa alasan penggantian Fadel sebagi Pimpinan MPR dari unsur kelompok DPD memakai cara-cara yang salah bahkan melawan hukum.
“Mosi tidak percaya, itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Seharusnya tuduhan pelanggaran oleh Pak Fadel, diketahui dulu kesalahannya dan diajukan ke Badan Kehormatan. Bukan pada Sidang Paripurna yang tidak pernah diagendakan,” kata Elsa Syarif menambahkan.
Apalagi, dibelakang hari menurut Elsa terdapat puluhan Anggota DPD menarik diri dari mosi tidak percaya. Sementara dua dari empat pimpinan DPD telah mundur dari penandatanganan SK NO 2/DPDRI/I/2022-2023, tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2024
“Artinya, sifak kolektif kolegial pimpinan DPD tidak pernah terjadi. Ketua DPD telah bertindak semena-mena, memaksakan kehendak dirinya sendiri seolah-olah disetujui pimpinan yang lain,” tutup Elsa.
Pada putusan perkara nomer 398/G/2022/PTUN JKT tanggal 3 Mei 2023 dan dipublikasikan pada 4 Mei 2023 hakim PTUN Jakarta yang diketuai Andi Fahmi Aziz. S. H, beserta hakim anggota Indah Mayasari. SH, MH dan Akhdiat Sastrodinata SH, MH memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RI NO 2/DPDRI/I/2022-2023, tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2024. Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tergugat tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD. Serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 413.000,-.
