PROPER KLHK, Dorong Ketaatan Perusahaan Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup
Jakarta - Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup.
“Selain itu, program tersebut bisa meningkatkan kinerja perusahaan, dalam pengelolaan sumber daya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, usai PROPER KLHK meraih Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Selasa (21/11).
"PROPER teruji dan terbukti dapat meningkatkan ketaatan, pacu efisiensi, dorong inovasi industri, dan berdayakan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan," tutur Menteri Siti.
Penghargaan tersebut adalah bagian dari Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji, dalam bentuk Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD Tahun 2023.
Pada KIPP tahun ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mengusung tema "Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan".
Menteri LHK memaparkan, pada tahun 2022 sebanyak 3.200 perusahaan diawasi dan dibina.
Jumlah tersebut meningkat 37 persen dibanding tahun 2019) dan dilahirkan ekoinovasi sebanyak 872 (meningkat 25 persen dibandingkan tahun 2021).
"Dalam konteks agenda global, PROPER terbukti berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs," ujar Menteri Siti.
"Pada tahun 2022 terdapat 13.355 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar 46,28 Triliun Rupiah. Angka ini meningkat sebesar 19,66 persen dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan continuous improvement (perbaikan menerus) terus dilakukan melalui penerapan kriteria dan mekanisme penilaian baru Life Cycle Assessment (LCA), inovasi sosial, Social Return on Investment (SROI), dan Green Leadership.
Terkhusus pada tahun 2022 lalu, tercatat Rp 1,89 triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Menteri Siti, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,25 persen dari tahun sebelumnya.
"Selain itu, Green leadership mampu medorong CEO untuk merumuskan roadmap keberlanjutan dan kontribusi perusahaan menjawab The Triple Planetary Crisis," ujarnya.
