Kanwil Kumham DKI Jakarta Turut Andil Dalam Meningkatkan Pengawasan Notaris dan Capaian Indikator Kinerja
Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta turut ambil bagian dalam Rapat Kerja Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum (AHU) yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali pada Selasa-Jumat, 28 November s.d. 1 Desember 2023.
Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar membuka kegiatan sekaligus melantik Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2022-2025.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi turut hadir dengan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ria Wijayanti Estiko dan Kepala Subbid Pelayanan AHU, Bintang Oktafiyanti.
Rapat kerja ini menjadi platform penting untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pelayanan AHU dan untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal AHU di wilayah.
Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam rapat kerja ini antara lain terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah, inovasi penyebaran informasi layanan AHU, evaluasi kinerja dan anggaran dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta inventarisasi masalah/ kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang AHU di wilayah.
Direktorat Jenderal AHU mendukung keberhasilan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), hingga menyelenggarakan sejumlah event berskala internasional. Cahyo mengatakan bahwa Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris merupakan jabatan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris.
Peran Kemenkumham dalam melakukan pengawasan Notaris merupakan salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi anggota FATF. Dengan demikian, capaian positif ini harus dipertahankan demi menjaga nama baik bangsa dan negara.
Cahyo berharap momentum ini dapat menjadi wadah dalam mendiskusikan isu-isu aktual yang tengah berkembang di wilayah, sehingga Kemenkumham dapat lebih responsif dalam menyikapi dinamika hukum di masyarakat.
“Rapat kerja ini mencerminkan komitmen Kemenkumham untuk terus meningkatkan pelayanan AHU di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud langkah-langkah konkret untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum”, tutup Cahyo.
