Hasto Duga ada Simpatisan Prabowo Dalam Tubuh TNI
Jakarta - PDI Perjuangan menduga oknum anggota TNI yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, merupakan simpatisan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap dugaan ini karena Prabowo memiliki latar belakang TNI.
Hasto mengatakan bahwa PDIP mengecam keras insiden tersebut. Dia mengaku heran, jika benar ada simpatisan Prabowo di tubuh TNI. Sebab, Prabowo yang pernah jadi Pangkostrad era Soeharto itu sudah lama berhenti dari TNI.
"Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).
Dia memandang aksi kekerasan sejumlah anggota TNI di Boyolali menunjukkan ada kesan ikatan emosional antara Prabowo dan TNI. Padahal, kata Hasto, TNI mestinya bisa membedakan Prabowo sebagai capres dan Menteri Pertahanan.
"Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," kata Hasto.
Namun begitu, dia tetap mendesak Panglima TNI untuk segera menindak anak buahnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Hasto mengingatkan agar nama baik TNI maupun Polri jangan sampai dikorbankan oleh para oknum anggota.
"Nama baik TNI/POLRI itu sangat baik karena sejarahnya menjaga NKRI. Sikap partisan sebagaimana terjadi di Boyolali bisa merusak nama baik itu sehingga harus ditindak tegas," kata dia.
Sementara itu Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan Panglima TNI sudah menegaskan bahwa prajurit netral di pemilu.
"Budaya organisasi TNI itu satu komando satu perintah tidak ada yang lain," katanya saat dimintai respons soal pernyataan Hasto itu.
Nugraha menjelaskan insiden Boyolali tak ada hubungannya dengan pasangan calon tertentu dan bersifat spontan.
"Pemicunya adalah knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga. Sudah diingatkan tapi terjadi salah paham," ujarnya.
