Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran yang krusial. Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan saat bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Jakarta, Kamis (11/01).
“Nilai SAKIP TNI pada 2023 sudah semakin baik. Kami sangat mengapresiasi apa yang dijalankan seluruh jajaran TNI. Dan kami yakin ini ke depan bisa lebih diperkuat lagi. Demikian indeks reformasi birokrasi TNI juga akan semakin baik. Mudah-mudahan ini hasilnya semakin berdampak kepada masyarakat,”ujar Menteri Anas.
Menteri Anas yakin, di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, nilai SAKIP TNI akan lebih bertumbuh, dan implementasi RB di lingkup TNI juga lebih berdampak kepada masyarakat. Menteri Anas menjelaskan implementasi RB Tematik sesuai dengan arahan Presdien Joko Widodo dapat menjadi jalan 'tol' untuk meningkatkan nilai RB.
Penerapan RB Tematik tersebut dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, RB penanggulangan kemiskinan. “Komitmen pimpinan lembaga terhadap penurunan kemiskinan. TNI sudah berperan banyak, misalnya ikut bergotong royong soal pembangunan di desa. Melalui struktur sampai Babinsa, TNI bisa berkolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk stunting, bersama berbagai perangkat desa lainnya. Dan itu sudah berjalan selama ini. Bisa terus ditingkatkan, karena bagian dari reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Kedua, RB peningkatan investasi. Ketiga, RB percepatan prioritas aktual presiden seperti belanja produk dalam negeri melalui e-katalog. “Jadi, kalau di TNI belanja produk lokal, itu langsung menjadi poin untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Di Tahun 2023, TNI juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian PANRB karena menjadi salah satu instansi yang akseleratif dalam mendorong penerapan zona integritas dan mendapatkan 10 unit kerja dengan predikat WBK.
Untuk diketahui, TNI telah melaksanakan program RB Nasional sejak 2010. Adapun beberapa langkah TNI yang telah dilakukan yaitu membentuk Pengelola RB di Markas Besar TNI (Pus RB TNI) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 66/2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan. Kemudian atensi dan keterlibatan langsung Pimpinan TNI dan Angkatan terhadap program RB Nasional, diantaranya yaitu memberikan penghargaan bagi Satker Peraih WBK saat Rapim; menjadikan RB sebagai Program Prioritas TNI; dan membuat sejumlah program penguatan RB.
Selain itu TNI juga berpartisipasi dalam mewujudkan capaian program prioritas nasional 2020-2024, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19 ke 20 ribu pelaku usaha; penyaluran BLT Minyak Goreng di 257 kabupaten/kota; program ketahanan pangan di 385 wilayah, dan lain-lain.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa titik berat kegiatan TNI itu adalah mempercepat pembangunan wilayah. Disampaikan, beberapa program TNI
