GNB Wajib Dukung Palestina Jadi Anggota PBB
Nairobi - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin mengatakan bahwa negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) wajib mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Hal ini ia katakan saat pertemuan Komite Palestina GNB di Kampala, Uganda, Rabu (17/1). Ketua Delegasi Indonesia itu menyebut hal ini juga sesuai dengan tujuan GNB.
“Palestina berhak untuk setara dengan negara lain, terutama dalam memperjuangkan kepentingannya. Sejalan dengan komitmen GNB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, GNB wajib mendukung Palestina menjadi anggota PBB,” kata Dubes Hery menurut keterangan tertulis KBRI Nairobi yang diterima di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Hery menyebutkan bahwa bencana kemanusiaan di Gaza sangat menyedihkan, dan mengatakan lebih dari 24 ribu warga di Gaza menjadi korban. Lalu tercatat lebih dari 85 persen warga terusir dari rumah mereka.
"Situasi ini semakin menegaskan risiko terjadinya genosida. GNB tidak boleh berdiam diri," ujar Hery.
Selain itu, Hery juga menyampaikan empat pesan Indonesia kepada GNB. Pertama, terus memperjuangkan diakhirinya agresi Israel, kedua adalah meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk membantu proses rekonstruksi Gaza.
Ketiga, terus dorong pertanggungjawaban Israel, termasuk dugaan genosida. Terkait ini, Indonesia mendukung inisiatif Afrika Selatan mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional.
Dan yang keempat, mengupayakan diselenggarakannya proses perdamaian di bawah pengawasan Majelis Umum PBB.
"Jangan sampai kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina," katanya.
Pertemuan Komite Palestina GNB tersebut diadakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB di Kampala, Uganda. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Uganda Odongo Jeje Abubakhar dan dihadiri negara-negara anggota Komite Palestina GNB, di antaranya adalah Indonesia, Afrika Selatan, India, Iran, Kuba, Malaysia, dan Zimbabwe.
GNB adalah salah satu realisasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, yang antara lain menegaskan komitmen penguatan kerja sama dan solidaritas negara berkembang.
