Kabiro HDI: Isu Agama Bukan untuk Politik Praktis
Jakarta - Peran pers sangat penting dan efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama maupun persatuan bangsa. Lebih-lebih jelang Pemilu 2024, pers didorong menjadi ruang penjernih informasi demi keberlangsungan agenda demokrasi secara damai, jujur, dan adil.
Pesan ini disampaikan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kementerian Agama Akhmad Fauzin di depan puluhan jurnalis pada Sarasehan bertajuk 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Moderasi Beragama dalam Bingkai Keutuhan Bangsa' di Loka Budaya Kota Magelang, Minggu (11/2/2024).
Sarasehan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 ini selain diikuti para jurnalis media umum juga aktivis pers mahasiswa di Kota Sejuta Bunga ini.
"Pers sejatinya memiliki tugas yang sangat mulia layaknya mubaligh. Pers bisa menjadi katalisator perwujudan kerukunan hidup beragama. Melalui media, jurnalis bisa sebagai penguat dan penggerak aktif kerukunan. Pers bisa cepat merespons dan kemudian ditaati masyarakat. Ini penting agar jangan sampai isu-isu agama misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis," kata Fauzin.
Selain sebagai katalisator, pers juga berperan sebagai dinamisator kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini tak berlebihan sebab informasi yang disampaikan pers bisa mudah tersampaikan kepada publik melalui berbagai platform. Posisi pers kian strategis karena salah satu pilar demokrasi ini memiliki kepercayaan publik yang tinggi. Melalui teks, gambar, grafis dan lainnya, publik menjadi mudah tercerahkan.
"Metadata dari pers ini pun sangat kuat karena tersimpan rapi dengan keakuratan informasi yang sangat tinggi. Inilah yang menjadi kelebihan jurnalis. Jika jurnalis bekerja secara profesional, jujur dan konstruktif maka nilainya tak kalah dengan para kiai, mubaligh dan lainnya," tandas Fauzin.
Fauzin mengajak, pers selalu bekerja pada rel-rel profesionalisme seperti memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme maupun kode etik wartawan. Sebab dengan cara itu pers akan tetap mendapat hati di tengah khalayak. Apalagi di saat Indonesia memiliki gawe Pemilu saat ini, pers dituntut bisa bekerja secara tepat sebagai penjernih dan penuntun informasi yang benar.
"Tugas menyukseskan Pemilu 2024 ini bukanlah penyelenggara atau negara saja, tapi sejatinya menjadi tanggung jawab bersama termasuk pers," terang Fauzin.
Ketua PWI Kota Magelang Wiwid Arif Setyoko menilai kolaborasi antara media dan pemerintah tak bisa dipisahkan dalam kerangka mewujudkan cita-cita bersama seperti perdamaian, keadilan dan kesejahteraan.
Wiwid menilai, program Moderasi Beragama yang saat ini digencarkan pemerintah adalah langkah strategis mewujudkan kerukunan dan perdamaian sebab mengajarkan cara beragama secara moderat, bukan ekstrem atau kaku.
