Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang akan menolak kecurangan pemilu dan pilpres.
Dirinya mengatakan, gerakan itu terdiri dari 9 anggota presidium diantaranya mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Oegroseno dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
“Sebagai bentuk ekspresi penolakan kita terhadap Pemilu dan Pilpres curang secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Din saat ditemui di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).
Selain itu, anggota presidium tersebut diantaranya mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Didin Ramanturi, perwakilan perempuan muslim, dan lainnya.
Din mengungkapkan, pihaknya bakal menggelar deklarasi di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, kedaulatan masyarakat saat ini runtuh dan jatuh ke titik nadir, karena hak-hak politik mereka dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini.
“Bukan hanya jelang dan kalah pemilu dan Pilpres, tapi sudah sebelumnya,” tutur Din.
Ia juga mengungkapkan, sejak dua tahun lalu dirinya telah mengkertik kepemimpinan Presiden Jokowi yang menunjukkan gaya constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional, salah satunya, dengan merekayasa hukum.
“Jadi kalau tidak dihentikan, ya, maka ini akan berlarut dan saya membayangkan ada sustainable crime, kejahatan yang berkelanjutan,” ujarnya.