Airlangga: Kelapa Sawit Andalan Ekspor Senilai Rp 28 Miliar
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan rapat kordinasi nasional pelaksanaan intruksi presiden terkait dengan rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 di Grand Balroom Kempinski, Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
"Kita ketahui bersama kelapa sawit adalah komoditas strategis ditunjukkan dengan beberapa berbagai indikastor antara lain menjadi salah satu andalan dengan ekspor senilai 28,45 miliar atau mendekati 12 persen," ujar Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.
Dia juga mengatakan bahwa dari ekspor nonmigas dan tenaga kerja yang berkerja di sektor yang langsung maupun tidak langsung sebesar 16,2 juta dan kelapa sawit merupakan penggerakan ekonomi di wilayah penghasil kelapa sawit. Mampu memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan.
Dia mengatakan Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, produksi 56 juta ton, ekspornya 26,33 juta ton dan mengisi 54 persen pasar dunia.
"Tujuan ekpsor lebih dari 125 negara terutama untuk pangan energi dan hilirassi yang lain. dan sebagai sumber daya devisa ini tentunya perlu kita jaga terus keberlanjutannya. Pemerintah terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya berkonsentrasi pada ekspor bahan baku tetapi sampai produk akhir untuk memberi nilai tambah tinggi," ucap Menko Airlangga.
Dia menambahkan pemerintah terus mendorong program mandatori biodiesel yang sampai saat ini sudah diuji cobakan untuk B 40 dan realiasi biodiesel domestic di tahun lalu sebesar 12,2 juta kilo liter dan ini tentu sangat pengaruhi utk menyerap cpo dalam negeri.
"Pemerintah keluarkan berbagai ke bijakan antara lain sertifikasi Indonesia sustainable palm oil atau ISPO, dan program peremajaan sawit rakyat yang baru saja kita laporkan. Peraturan presiden tetang ISPO bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjtuan untuk usaha skala besar perkebunan kelapa sawit," ujar Menko Airlangga.
Dia menjelaskan perpres telah direvisi dan ispo itu juga mencakup ketertelusuran dari rantai pasok minyak sawit, dengan menguatkan konsep hilirisasi. Ha ini penting karena menjadi respon dari terhadap kebijakan iupr, kebijaksanaan psr.
"Tentunya diharapkan bisa dipercepat rata-rata kita baru mencapai sekitar 50 ribu hektar pertahun. Ini kurang dari 30 persen dari target yang pada waktu itu telah dicanangkan oleh presiden 180 hektar per tahun," tandas Menko Airlangga.
Editor : Agung Nugroho
