DPR Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali

Fuad Rizky Syahputra | Jumat, 03 Mei 2024 - 15:08 WIB
Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota hari ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Denpasar, Bali.

DPR Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Kementerian Agama secara simbolis menyerahkan bantuan untuk pengembangan pendidikan dan keagamaan di Provinsi Bali. Dok: Kemenag
-

Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota hari ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Denpasar, Bali.

Ashabul Kahfi mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.

“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi, di Denpasar, Kamis (2/5/2024).

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata.

Untuk itu, menurutnya kerukunan antar unat beragama harus dijaga dengan baik.

"Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata, sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama," ujar Komang.

Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.

"Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antar internal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” kata Komang.

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Agama secara simbolis menyerahkan bantuan untuk pengembangan pendidikan dan keagamaan di Provinsi Bali, di antaranya Bantuan Pendidikan dan Keagamaan Katolik sekitar 994 juta rupiah, Bantuan Operasional Gereja Kristen senilai 250 juta rupiah, serta Bantuan Pendidikan dan Keagamaan Buddha senilai 163 juta rupiah.

Tampak hadir beberapa pejabat Kementerian Agama, di antaranya Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaemi Abidin, Sekretaris Bimas Katolik Albertus Triyatmojo, Sekretaris Bimas Hindu I Made Santika, Direktur Urusan Agama Kristen Amsal Yowei, dan Pembimas Buddha Kanwil Bali Sihar.

Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dan Diah Pitaloka, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, serta perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Baznas, dan BNPB.