ATR/BPN Akan Gelar GTRA Summit 2024 di Bali

Agung Nugroho | Selasa, 07 Mei 2024 - 10:33 WIB
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggelar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit ks-3 pada bulan Juni 2024 di Bali.

ATR/BPN Akan Gelar GTRA Summit 2024 di Bali
Dirjen Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan (kiri), Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyis Windayana (tengah) dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Dwi Budi Martono saat ditemui usai Rapat Kerja Teknis Penaraan Agraria di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024). Dok: Agung Nugroho/FIVE
-

Jakarta - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggelar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit ks-3 pada bulan Juni 2024 di Bali. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyis Windayana saat ditemui usai Rapat Kerja Teknis Penaraan Agraria di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024) malam. 

Suyus mengatakan pihaknya telah mengevaluasi terkait reforma agraria selama dari tahun 2000 hingga 2024 progresnya cukup bagus. 

"Saya pikir kita harus menetapkan standar-standar supaya reforma agraria ini tetap dilaksanakan di pemerintah yang akan mendatang. Jadi kita juga akan melaporkan ke presiden, realisasi dari reformasi agraria yang telah kita lakukan dalam GTRA Summit ke-3, Insya Allah direncanakan di Bali bulan Juni," ujar Suyus. 

Dia mengatakan jadi itu progres report reforma agraria dari pemerintahan pak Jokowi dan pihaknya menyiapkan beberapa kriteria dan standar, supaya regorma agraria tetap dilaksanakan di pemerintah mendatang.

"Karena dampaknya cukup signifikan beberapa penyelesaian konflik yang telah kita lakukan ada 20 lokasi yang telah kita selesaikan terkait MPRA dan beberapa progres terkait penyelesaian distribusi aset terutama bekas HGU yang tidak dipakai," pungkas Suyus. 

Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan menyebut ada 24 lokasi itu bagian dari lokasi prioritas reforma agraria, itu usulan dari jajaran. 

Kendati demikian, Dalu mengatakan dampaknya sangat signifikan, karena di samping kita bisa melakukan redribusi tanah itu juga bisa menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung, sangat signifikan

"Kedua, perlu tindak lanjut tindak lanjut dan akses. Jadi penting untuk peningkatan pendapatan masyarakat," tandas dia.