Dirjen Bimas Islam Tegaskan LPTQ Jadi Instrumen Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Tingkat Nasional dan Launching Logo Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024 di Tangerang, Banten, Kamis-Sabtu (9-11/5/2024).
“Indonesia, sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, semakin diakui masyarakat global dengan karakter beragamanya yang moderat. Salah satu elemennya adalah LPTQ,” ungkap Dirjen Bimas Islam, Kemenag, Kamaruddin Amin dalam sambutannya, Kamis (9/5).
Dirjen menegaskan, LPTQ harus menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia.
Menurutnya, LPTQ mampu berkontribusi membawa nama Indonesia di panggung global, sebagai negara yang mempromosikan Islam moderat.
“LPTQ merupakan bagian dari civil society yang berkontribusi besar dalam memperkenalkan karakteristik keberagamaan yang moderat melalui event MTQ dari tingkat internasional, nasional, hingga tingkat kelurahan/desa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag, Ahmad Zayadi dalam laporannya menjelaskan, Rakernas LPTQ bertujuan untuk menghimpun ide, gagasan, dan masukan dari para peserta sebagai bahan dan rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan.
“Rakernas ini menjadi forum konsolidasi dengan pemerintah daerah untuk melahirkan langkah-langkah konkret demi meningkatkan pemahaman dan pengalaman Al-Qur’an di masyarakat Muslim Indonesia, serta memperkuat peran, fungsi, dan kelembagaan LPTQ,” ulasnya.
Terlebih lagi, imbuhnya, Direktorat Penerangan Agama Islam mempersembahkan buku "Peta Jalan LPTQ 2024-2029” sebagai panduan menuju Indonesia Emas 2045.
“Buku ini membahas langkah-langkah strategis dalam menjawab sejumlah tantangan di bidang pengembangan Al-Qur’an,” pungkas Zayadi.
Kegiatan Rakernas LPTQ 2024 melibatkan 100 peserta dari berbagai unsur, termasuk LPTQ Provinsi se-Indonesia, Kanwil Kemenag se-Indonesia, Direktorat Penerangan Agama Islam, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
