Dirjen Bimas Katolik Hadiri Rakor Kunjungan Paus Fransiskus Mewakili Menag
Jakarta - Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Suparman mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan Paus Fransiskus.
Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto selaku tuan rumah menuturkan, rapat besar pertama antarlembaga ini menjadi indikasi yang baik karena dihadiri oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam acara Paus Fransiskus selama di Indonesia, yakni 3-6 September 2024.
“Ini adalah awal yang baik, karena setiap pihak hadir untuk rapat ini,” ujar Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto, dikutip dari laman Bimas Katolik Kementerian Agama, Jumat (24/5/2024).
Selain Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, rapat juga dihadiri oleh wakil dari protokoler Istana, Paspampres, serta Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI Mgr Antonius Subianto, dan Pastor Kepala Gereja Katedral Romo Hani Rudi Hartoko.
“Dengan kehadiran ketua presidium KWI, semoga lancar-lancar pelaksanaan yang kita siapkan,” ujar Dirjen Bimas Katolik Suparman.
Dirjen Bimas Katolik juga berharap seluruh pihak berkoordinasi dengan baik sehingga tampak persatuan dalam persiapan hingga pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus pada September mendatang.
“Semua pihak bisa berkolaborasi, bersinergi dengan baik, agar semua bisa melihat pemimpin kita ini satu,” tutur Suparman.
Ketua Presidium KWI, Mgr Antonius Subianto dalam rapat menegaskan bahwa kunjungan Paus selain sebagai tamu negara, juga sebagai lambang menghormati keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Untuk itu, Paus akan bertemu dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia.
Rapat tak hanya mengenai pertemuan Paus dengan Presiden Joko Widodo dan tokoh agama, tetapi juga membahas persiapan Misa Akbar di kompleks Gelora Bung Karno.
Perwakilan Gelora Bung Karno, Jakarta yang juga hadir dalam rapat memaparkan kesiapan untuk mendukung Paus dalam memimpin Misa Akbar.
Hasil rapat dan segala usulannya dikumpulkan Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Luar Negeri, serta seluruh peserta untuk kembali dibahas di lembaga masing-masing.
